Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB) Asman Abnur memberikan pencerahan kepada pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam acara Upgrading Leadership di Batam, Sabtu (13/05).
BATAM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB) Asman Abnur menegaskan pentingnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Kedepan tidak boleh lagi terjadi, anggaran terserap habis tapi hasilnya tidak ada.
Hal itu ditegaskannya saat memberikan pencerahan kepada pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam acara Upgrading Leadership di Batam, Sabtu (13/05). "Tidak boleh terjadi lagi, uang habis tapi hasilnya tidak ada yang bermanfaat untuk rakyat," ujarnya.
Dikatakan, banyak daerah yang mampu menyerap anggaran dengan baik, administrasinya juga betul. Mulai dari bukti perjalanan dinas dan lan-lain dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Bahkan tiap tahun mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Menteri, hal itu sering menjadi kebanggaan bagi Kepala Daerah. "Tapi pertanyaannya, ada tidak hasilnya yang bermanfaat bagi masyarakat ? Apakah gini rationya makin kecil, apakah kemiskinan berkurang, apa hasil pertaniannya meningkat ?" sergahnya.
Menurut Asman, semua itu harus bisa diukur lewat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga bukan sekedar tertib administrasinya. Lebih dari itu, harus terjadi efektivitas dan efisiensi. Dikatakan, kalau SAKIP seluruh instansi pemerintah bagus, akan terjadi efisiensi luar biasa. "Tapi saat ini 30 - 40 persen di daerah, antara perencanaan dan pelaksanaan program tidak nyambung," tegasnya.
Asman mencontohkan, dalam suatu instansi ada program irigasi yang mestinya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Tetapi yang terjadi, ada irigasi tapi sawahnya tidak ada. Akibatnya, lanjut Menteri, irigasi yang sudah dibangun dengan anggaran yang besar tidak bermanfaat. Mestinya, irigasi dibangun untuk mengairi sawah, sehingga panen meningkat.
Menteri juga menyebut masih banyaknya program-program yang tidak jelas, yang ujung-ujungnya supaya mendapat honor. Contoh lain, programnya pembibitan, tapi kegiatannya seminar, studi banding yang tidak ada hasilnya. "Karena itu, para Kepala OPD harus paham dengan anggaran, jangan hanya dipercayakan kepada anak buahnya. Jangan lagi muncul anggaran yang tidak jelas, atau anggaran siluman," imbuh mantan Walikota Batam ini. (ags/HUMAS MENPANRB)
