Tangkapan layar acara penandatanganan MoU terkait Pengembangan Kompetensi ASN melalui Corporate University antara Menteri PANRB, Kepala LAN dan Gubernur Jawa Barat, secara virtual, Selasa (03/11).
JAKARTA – Provinsi Jawa Barat siap menjadi proyek percontohan ASN Corporate University atau CorpU. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dilakukan dengan banyak cara, termasuk pembentukan sistem pendidikan yang lebih modern, seperti ASN CorpU.
Plt. Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Teguh Widjinarko menyampaikan, ASN Corporate University merupakan strategi konkret dalam mewujudkan SDM berkualitas, profesional, dan berdaya saing. Tiga tujuan itu diwujudkan melalui peningkatan kapasitas kompetensi dan kinerja dalam manajemen pengembangan karier pada talenta.
ASN Corporate University diwujudkan dengan kerja sama antara Kementerian PANRB, Lembaga Administrasi (LAN), dan Pemprov Jawa Barat. “Maksud nota kesepahaman ini adalah sebagai bentuk dukungan dan komitmen ketiga pihak dalam rangka pengembangan kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugas pada jabatan birokrasi. Kementerian PANRB khususnya Deputi bidang SDM Aparatur sangat mendukung upaya kerja sama ini,” ungkap Teguh pada Penandatanganan Nota Kesepahaman terkait Pengembangan Kompetensi ASN melalui Corporate University antara Menteri PANRB, Kepala LAN dan Gubernur Jawa Barat, secara virtual, Selasa (03/11).
Ruang lingkup kerja sama dalam nota kesepahaman meliputi perumusan kebijakan Corporate University, penyelenggaraan, pengembangan kompetensi ASN Pemprov Jawa Barat, konsultasi dan pembinaan, serta pendampingan dalam pengembangan Corporate University. Nota kesepahaman berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.
Dengan kerja sama yang terjalin dapat secara konkret dikembangkan, dan kedepannya metode dan teknis pembelajaran akan terus disempurnakan. Diharapkan melalui penandatangan tersebut dapat menjadi pemicu bagi daerah lain untuk ikut mengembangkan Corporate University sebagaimana yang dikembangkan pemerintah Provinsi Jabar. Sebab jika banyak daerah menerapkan Corporate University, maka upaya bersama untuk mewujudkan ASN yang profesional akan dapat segera terwujud.
Pada kesempatan yang sama, Kepala LAN Adi Suryanto menjelaskan Corporate University merupakan pendekatan baru yang diadopsi dari sektor swasta. Sudah beberapa tahun terakhir, LAN bersama Kementerian PANRB mengunjungi beberapa BUMN terkemuka untuk melihat Corporate University yang dikembangkan.
Dengan dikembangkannya ASN Corporate University, paradigma atau cara berpikir lama akan berubah. Sebelumnya hanya sebatas training and development, sekarang bergeser ke learning and development. “Kita tahu sebelumnya persoalan diklat ASN menggunakan pendekatan yang lama. Bahkan kadang kawan-kawan di BPSDM mendesain program-program diklat tidak pernah melihat apa strategi organisasi, visi misi bapak Gubernur, dan seterusnya, yang penting diklat-diklat rutin yang dilaksanakan,” ujar Adi.
Adi mengatakan peran gubernur dan pimpinan OPD menjadi sangat strategis untuk menentukan jenis pelatihan yang diwajibkan kepada ASN, peningkatan serta mengembangkan kompetensinya, juga pengembangan kompetensi yang bisa menerjemahkan visi misi kepala daerah masing-masing. LAN juga terus mendorong kementerian, lembaga, dan pemda untuk mengembangkan Corporate University. Dengan demikian, setiap anggaran pelatihan, anggaran program pengembangan kompetensi harus senantiasa terkoneksi atau selaras dengan dukungan untuk mencapai visi misi pemerintah.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat Dicky Saromi menegaskan bahwa selain menjadi wadah proses pembelajaran, Corporate University juga berfungsi agar kebutuhan organisasi dapat tercapai. Sebab banyak pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan namun tidak sejalan dengan kebutuhan organisasi atau pencapaian portfolio bisnis organisasi.
“Kalau dilihat pengertian Corporate University sejalan dengan kebutuhan kita saat ini, bahwa universitas di perusahaan adalah sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran yang strategis dalam membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui peningkatan kompetensi dan kapabilitas insan organisasi (pengetahuan, skill, attitude) secara terus menerus,” ujarnya.
Ia menilai terdapat empat kunci sukses dalam penyelenggaraan ASN Corporate University, yakni komitmen bersama yang ditunjukan melalui penandatanganan komitmen bersama, kemudian belajar secara sistematis dan berkesinambungan, peningkatan kompetensi untuk performa organisasi, dan terakhir, adalah sejalan dengan portfolio bisnis organisasi.
Penerapan Corporate University di Provinsi Jawa Barat merupakan langkah tepat, hal tersebut didasari jumlah ASN Provinsi Jabar yang mencapai 34 ribu orang. Sekitar 70 persen dari jumlah tersebut memiliki pendidikan S-1 keatas, sedangkan 30 persen sisanya dibawah S-1. Pihaknya masih banyak membutuhkan pendidikan pada bidang hukum, akuntan, pekerja sosial, penyuluh lingkungan hidup, dan lainnya. Selain rekruitmen CPNS, solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui Corporate University dengan mendidik tenaga yang sudah ada agar mempunyai kompetensi pada bidang-bidang tersebut.
Pemprov Jawa Barat berharap hadirnya ASN Corporate University dapat mengubah kesan balai pendidikan dan pelatihan, dari yang sebelumnya hanya untuk meningkatkan kompetensi individu, tetapi untuk meningkatan kinerja organisasi. Kemudian tidak hanya terbatas pendidikan konvensional, tetapi e-learning dalam bentuk diklat. Namun akan dilakukan variasi menyesuaikan kebutuhan seperti diklat, non-dikat, dan individu dimana praktikal atau eksperimental akan lebih diperbesar.
“Struktur organisasi Corporate University Jabar sederhana, DPRD sebagai komisarisnya, Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Presiden Direktur, Sekda sebagai Kepala Eksekutif tertinggi, dan asisten-asisten menjadi Dekan atau Staf Ahli yang bertanggung jawab terhadap lima misi Jabar, dan Kepala BPSDM menjadi Kepala Pusat atau Center of Corporate University Jawa Barat dibawah arahan Sekda,” jelas Dicky. (byu/HUMAS MENPANRB)
