Bupati Grobogan Sri Sumarni saat presentasi dan wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2022, Senin (04/07).
JAKARTA - Hari ketujuh tahap presentasi dan wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2022 didominasi inovasi dari wilayah Jawa Tengah. Sembilan inovator dari Jawa Tengah unjuk gigi mempresentasikan inovasinya dihadapan Tim Panel Independen (TPI), Senin (04/07). Inovasi tersebut tak hanya datang dari kelompok umum yang baru pertama kali ikut kompetisi ini, tapi juga dari kelompok replikasi dan kelompok khusus yang sudah mengembangkan inovasi sebelumnya.
Pada sesi pertama, inovasi Lumbung Pangan Reborn dari Kab. Grobogan menjadi inovasi pertama yang dipresentasikan. Bupati Grobogan Sri Sumarni mengatakan inovasi ini memodifikasi peran lumbung pangan masyarakat yang tidak hanya sebagai tempat cadangan pangan saja, tetapi mengembangkan fungsinya menjadi unit pengumpul zakat pertanian, unit usaha dalam gabungan kelompok Tani (Gapoktan) yang memiliki produk yang telah teregistrasi, dan menjadi bagian dari sistem resi gudang di desa.
"Selama ini lumbung pangan masih bersifat konvensional yaitu hanya sebagai penyimpan gabah petani pada saat panen sebagai cadangan pangan. Kemudian dikeluarkan/dipinjamkan kembali ke para anggota pada saat paceklik/kurang pangan dengan memberikan tambahan nilai tertentu yang nantinya akan dikembalikan lagi ke anggota lumbung," ujar Sri Sumarni.
Kab. Kebumen menjadi peserta kedua yang memaparkan inovasinya, yakni Rumah Harapan. Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menyampaikan tujuan didirikannya Rumah Harapan yakni mempercepat penanggulangan kemiskinan (gulkin) agar kinerja tim koordinasi gulkin bisa berjalan lebih optimal serta mempercepat akses data dan informasi publik di desa.
Menyesuaikan perubahan kebijakan dan nomenklatur di Kementerian Sosial, Rumah Harapan kini berkembang menjadi Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan Rujukan Terpadu (Puskesos SLRT). Fungsi Puskesos SLRT saat ini selain menjadi wadah pengaduan persoalan kemiskinan masyarakat juga menerima beragam keluhan mulai dari pendidikan, kesehatan, kependudukan, sosial, dan ekonomi.
“Melalui Puskesos SLRT, masyarakat bisa mendapatkan penanganan serta rujukan program atau jenis bantuan sosial yang bisa memecahkan persoalannya,”ungkapnya.
Dilanjutkan inovasi ketiga yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kab. Kudus. Bupati Kudus Hartopo menjelaskan tentang Sistem Inspeksi Perlengkapan Jalan Terpadu (Siap Pandu) yang merupakan sistem inspeksi perlengkapan jalan melalui kolaborasi pemberdayaan seluruh instansi yang terkait fungsi perlengkapan jalan yaitu Satlantas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup (DPKPLH), kecamatan, dan mengakomodir peran masyarakat.
Inovasi Siap Pandu mempunyai tujuan yakni meningkatkan jumlah usulan perlengkapan jalan yang diterima, meningkatkan persentase usulan perlengkapan jalan dengan informasi valid, meningkatkan persentase pelaksanaan inspeksi usulan perlengkapan jalan, menyediakan data kamus perencanaan penyediaan perlengkapan jalan serta meningkatkan nilai SAKIP Pemerintah Kab. Kudus. "Koordinasi, kolaborasi, kemitraan dan peran serta masyarakat merupakan kunci utama dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas," ujarnya.
Selanjutnya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kab. Pekalongan menghadirkan inovasi Laboratorium Kemiskinan atau Jurus Jitu Penanganan Kemiskinan Berkearifan Lokal. Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan Yulian Akbar menjelaskan Laboratorium Kemiskinan merupakan inovasi yang bisa menjadi jalan keluar untuk permasalahan kemiskinan pada wilayah tersebut karena disamping menggunakan pendekatan Pentahelix, penerapan inovasi ini juga menggunakan pendekatan kewilayahan.
“Laboratorium Kemiskinan telah direplikasi di lima desa/kelurahan lain di Kabupaten Pekalongan yaitu Desa Gembong, Windurojo, dan Pedawang untuk kategori desa miskin pegunungan; Kelurahan Kedungwuni Timur untuk kategori desa perkotaan; dan Desa Jeruksari untuk kategori Desa Pesisir,” ujarnya.
Kota Semarang menjadi urutan selanjutnya dalam wawancara KIPP 2022. Kali ini, kota yang dipimpin oleh Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menampilkan dua inovasi yakni inovasi Pelayanan Aduan UHC Warga Kota Semarang (PANDANARAN) serta inovasi Warak Ngendog.
Hendrar Prihadi menjelaskan antusiasme masyarakat Kota Semarang untuk mendapatkan jaminan kesehatan Kota Semarang sangat tinggi. Hal ini menjadi perhatian khusus karena cukup banyak aduan muncul dari masyarakat yang disebabkan tidak semua merasa puas atas layanan kesehatan yang diberikan.
Untuk itu, pada tahun 2019 diinisiasi inovasi PANDANARAN sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan aduan, memudahkan akses layanan aduan, dan juga mempercepat waktu penyelesaian aduan Universal Health Coverge (UHC). Hal ini dilakukan dengan melibatkan Puskesmas Kota Semarang dan peran aktif masyarakat.
“Program UHC menjadi komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Semarang. Dengan adanya UHC, masyarakat tidak lagi terbebani biaya pengobatan dan perawatan ketika sedang sakit,” jelasnya.
Sementara itu lahirnya inovasi Lawan Corona Virus Kota Semarang dengan Dukungan Integrasi Program dan Bergerak Bersama (Warak Ngendog) dikarenakan penanganan penyakit menular berpotensi wabah belum maksimal dilaksanakan di Kota Semarang. Permasalahan ini muncul karena belum adanya dukungan pelaporan digital dan komitmen lintas sektoral.
Program Warak Ngendog ini juga selaras dengan pengembangan teknologi yang mendukung pelaksanaan penanganan Covid-19. Salah satu teknologi yang sampai saat ini banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah web victori yang mendukung pelaksanaan vaksinasi.
Hasil nyata program Warak Ngendok ini bisa mempertahankan kondisi Level 1 berdasarkan penilaian dari Kemenkes per 26 Juni 2022 terkait Level PPKM kota/kabupaten di Indonesia. “Komitmen pemerintah kota didukung TNI/Polri, swasta, dan masyarakat bergerak bersama dalam penanganan kasus Covid-19 menjadi kunci pokok keberhasilan,” ujarnya.
Satu Paket Kependudukan Warga Terpenuhi (SAPU KUWAT) dari Kota Surakarta membuka presentasi sesi kedua. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming menjelaskan program dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Surakarta ini merupakan inovasi layanan publik yang berperan dalam mendukung reformasi birokrasi.
Setiap bayi yang lahir, melalui program SAPU KUWAT akan langsung mendapat akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK) tambah jiwa, Kartu Identitas Anak (KIA), dan Identitas Elektronik (e-ID) Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI).
“Pemerintah Kota Surakarta akan terus berkomitmen menguatkan inovasi pelayanan publik yang prima, kepengurusan layanan kependudukan yang efektif dan efisien dalam satu genggaman dan selesai satu pintu dengan SAPU KUWAT dari Solo untuk Indonesia,” kata Gibran.
Inovasi kedua dari Dinas Dukcapil Kota Surakarta yakni Program Bela Sungkawa. Walikota Surakarta Gibran Rakabuming mengatakan inovasi Bela Sungkawa merupakan salah satu unggulan inovasi Pemerintah Kota Surakarta dalam pelayanan administrasi kependudukan.
Inovasi ini berbasis pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan peran aktif sebanyak 2.784 Ketua RT, 626 Ketua RW, 54 kelurahan dan lima kecamatan, serta sinergi pemenuhan pelayanan dengan Diskominfo-SP, dinas kesehatan, rumah sakit/puskesmas dan kelurahan.
“Inovasi ini mendorong perilaku masyarakat untuk bersedia mengurus akta kematian dan meningkatkan pemanfaatan penggunaan data kependudukan yang akurat oleh BPJS Kesehatan, Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan, Kepolisian, Taspen, Bank, dan asuransi yang menggunakan akta kematian sebagai bukti atas kematian seseorang,” ungkapnya.
Kab. Sukoharjo menjadi penutup sesi presentasi dan wawancara hari ketujuh melalui inovasi Gerakan Literasi Sukoharjo (Gelis). Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan Gelis merupakan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.
Program Gelis merupakan kolaborasi antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan pihak eksternal yang terdiri dari Dinas Kominfo, PT Kubuku, Bank BPD Jateng, CV Duta Karya Edukasi, Magnet Project, pelaku sejarah/seni/budaya, dan Wartawan. Gelis ini memiliki beberapa nilai tambah, yakni dimana masyarakat dapat mengakses bahan bacaan dan informasi perpustakaan melalui smartphone dengan aplikasi e-Perpus Sukoharjo. (dit/HUMAS MENPANRB)
