JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura sudah menyiapkan proposal untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016 mendatang. Sementara Pemkab Biak masih akan berkoordinasi dengan Pemprov Papua.
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kota Jayapura, Mina Ewaromi, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah siap untuk ikut berkompetisi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016. Namun demikian proposal tersebut masih akan dilakukan pengkajian lebih lanjut sebelum dikirim ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Dikatakan, saat ini pihaknya masi melakukan pengkajian terobosan-terobosan atau inovasi mana yang akan diajukan dalam kompetisi ini. "Kami sudah melakukan inovasi, seperti akte kelahiran langsung dari rumah sakit sejak dua tahun lalu. E-KTP masuk kampung dengan cara pemberian langsung kepada masyarakat, PTSP sudah jalan, taman terbuka hijau. kami sudah dua kali dapat adipura, pelayanan kemiskinan tahun ini sudah mulai, dan pelayanan kesehatan juga sudah," ujarnya di tengah acara Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Jakarta (6/10).
Pemkot Jayapura juga sudah melakukan kegiatan seperti coffee morning yang dilakukan oleh SKPD Kesbanglimas, untuk menghimpun tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Hal tersebut dilakukan untuk meredam gejolak-gejolak sosial. "Itu rutin dua bulan sekali oleh Walikota, sehingga bisa berdialog langsung dengan masyarakat," katanya.
Menurut Mina, yang akan dilakukan oleh Pemkot Jayapura, adalah inovasi pelayanan publik untuk mendorong industri padat karya dan inovasi untuk pelayanan publik di bidang pencatatan sipil. Hal tersebut dikarenakan menyentuh langsung kepada masyarakat.
Selain itu, transparansi pemerintahan juga akan ditonjolkan dengan melakukan expose program kerja langsung kepada masyarakat. Mina juga mengatakan bahwa hingga saat ini tidak ada kendala yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelayanan publik di kota Jayapura. Akses jaringan internet sudah mendukung kegiatan operasional dalam melakukan pelayanan pada masyarakat, namun pada cuaca tertentu terkadang masih terganggu.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Bagian Umum Pemkab Biak Agustina Bonggoibo, mengatakan, pihaknya mengusulkan pembentukan lembaga baru untuk melakukan terobosan di bidang pelayanan publik, khususnya menyangkut permasalahan perizinan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan atau kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Pemda Biak untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
Dikatakan, selama ini Bupati Biak menekankan untuk melakukan terobosan-terobosan di bidang pelayanan publik, terutama terkait perizinan dengan mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). "Kami akan mulai dengan penataan perizinan dan pelimpahan kewenangan, mempersiapkan sumber daya manusia dan Infrastruktur pendukung, tahun depan akan launching untuk membuat kantor terlebih dahulu sebelum pembentukan badan. Rancangan Perda sudah disiapkan," ujarnya.
Menurutnya, dengan meningkatkan kualitas pelayanan di sektor perizinan, akan menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dengan masuknya investasi-investasi yang akan menggerakkan kegiatan ekonomi serta berdampak secara langsung bagi masyarakat. Dikatakannya, selama ini di Pemda Biak, belum ada PTSP yang mengkordinir masalah perizinan. Hingga saat ini pelayanan tersebut masih dilakukan oleh SKPD secara kolektif.
Sementara itu, untuk melakukan terobosan-terobosan dalam pelayanan publik dan ikut berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016, Pemda Biak masih menunggu koordinasi dengan Pemerintah di Propinsi Papua. Selama ini koordinasi tersebut belum tersampaikan secara menyeluruh.
Namun demikian, permasalahan yang dihadapi Pemda Biak adalah sulitnya jaringan komunikasi tanpa kabel atau internet. Hal tersebut menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi dan diselesaikan. "Papua dengan di luar Papua sangat berbeda, akses internet saja kurang bagus. Akses lebih banyak melalui internet, jaringan di Biak masih kurang. Saat ini saja terjadi kerusakan kabel optik, dan dipastikan sampai tanggal 9 Oktober belum bisa dibenahi," kata Agustina. (ris/HUMAS MENPANRB)
