JAKARTA – Wakil Presiden Boediono mengatakan, reformasi birokrasi sangta-sangat penting. Langkah-langkah yang sudah dilakukan ini merupakan langkah awal dari proses jangka panjang untuk memperbaiki kehadiran negara.
Dikatakan, reformasi birokrasi merupakan proses panjang, yang akan menyangkut tiga, empat atau lima kabinet. Karena itu dia mengharapkan adanya kesinambungan upaya antara kabinet satu dengan kabinet berikutnya. “Tidak harus sama, tetapi ada kesinambungan upaya untuk mencapai tujuan yangs sama-sama kita sepakati,” ujar Wapres ketika membuka Simposium Inovasi Pelayanan Publik di Jakarta, Senin (16/06). Jangan sampai terjadi langkah zig zag, kekiri, kekanan, maju, mundur, semua kelihatan sibuk, tetapi akhirnya tetap berada di tempat, tambahnya.
Karena itu, Boediono memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar untuk menyiapkan berbagai hal yang telah kita lakukan, secara detail, konkret dan apa yang perlu dilakukan oleh kabinet yang akan datang. Kita sudah punya blue print, tapi lebih baik lagi diisi dengan langkah-langkah konkret yang telah kita laksanakan, kemudian kita sarankan kepada Presiden yang akan datang. “Betul, ktita harus melakukan perubahan, tetapi dalam konteks kesinambungan pula,” tambah Wapres.
Menurut Wapres, dalam reformasi ada dua jalur apa yang perlu dilaksanakan secara simultan. Pertama, melakukan penataan pada tingkat makro, yakni sistem rekrutmen, sistem remunerasi, promosi jabatan dan lain-lain. Ini sudah kita upayakan langkah awal. Tetapi memang jauh dari selesai. Jalur kedua adalah memultipliasikan atau menggandakan titik-titik kreativitas, inovasi dalam birokrasi itu sendiri, baik pusat maupun daerah.
Selain dengan memebrikan ruang, menurut Wapres perlu diberikan insentif dan penalty kepada semua instansi dalam lingkup birokrasi nasional dan daerah, yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh asing-masing untuk berkiprah, menemukan kondisi masing-masing. “Ini yang tidak bisa direncanakan dari tingkat atas. Kita beri ruang yang cukup, kita buat sistem pemberian penghargaan, insentif, baik yang non financial, penghargaan, pengakuan, pengumuman prestasi, bahwa ada instansi yang prestasinya bagus,” demikian Boediono.
Dalam kesempatan itu, Menteri PANRB Azwar Abubakar mengungkapkan bahwa symposium inovasi pelayanan publik tahun 2014 ini bertujuan untuk menampilkan praktik2 baik pelayanan publik bagi para pemangku kepentingan. Selain itu, untuk merumuskan saran guna menyempurnakan kebijakan pelayanan publik, untuk memberikan peluang untuk melakukan inovasi dan replikasi yanlik, serta untuk mempercepat kualitas pelayanan publik di berbagai K/L dan pemda di seluruh Indonesia.
Acara ini dihadiri oleh sekitar 500 peserta terdiri dari pelayanan publik yang berinovasi ada 20 org, kemenetrian/lembaga 54 org, pemda 315 org, LSM 35 org, pemerhati pelayanan publik 61 org, akademisi 15 org. Acara ini juga dihadiri oleh Dubes AS untuk Indonesia Robert Blake.
Dalam kesmepatan itu, Menteri menyerahkan piagam penghargaan kepada lima finalis United Nation Public Service Award (UNPSA) 2014. Kelima dimaksud adalah pelayanan informasi dan keluhan masyarakat Kota Yogyakarta (UPIK), pelayanan kartu insentif anak Kota Surakarta, pelayanan perijinan dan penanaman modal Kabupaten Baru, pelayanan distribusi guru profesional kabupaten Luwu Utara, dan pelayanan kesehatan ibu melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan tradisional bekerjasama dengan tenaga medis Kabupaten Aceh Singkil.
“Kelima finalis ini akan dikirim untuk menghadiri penyerahan penghargaan UNPSA di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 26 Juni 2014 mendatang,” ujar Azwar Abubakar.
Selain menampilkan lima finalis UNPSA, symposium juga mengedepankan para Sembilan jawara kompetisi inovasi pelayanan publik (Top 9), yang telah mendapat penghargaan sebelumnya. Mereka akan memaparkan inovasinya, serta menggelar gerai di areal simpisum dua hari ini. (ags/HUMAS MENPANRB)
