JAKARTA - Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengatakan, diperlukan sinergi dari berbagai pihak dalam mempercepat implementasi reformasi birokrasi yang dijabarkan dalam delapan area perubahan. Namun apapun yang menjadi keinginan bangsa ini, tapi key factor tetap SDM Aparatur, yang meliputi PNS, TNI dan POLRI.
Kalau birokasi masih lambat, berbelit, malas, tidak disiplin, maka dokumen reformasi birokrasi hanya akan tinggal dokumen. "Jadi sebagai faktor utama, SDM aparatur harus diubah dengan visi baru, misi baru, mindset baru. Ini yang dikatakan revolusi mental dan karakter," ujar Yuddy saat membuka Jambore Reformasi Birokrasi di Jakarta, Rabu (03/06).
Karena itu komitmen pemerintahan di bawah Presuden Jokowi adalah, bagaimana agar seluruh aparatur negara ini betul-betul punya satu misi dan derap langkah yang sama dalam pelayanaan publik, penegakan disiplin dan budaya kerja.
Kalau aparaturnya sudah bagus, lanjut Yuddy, tak akan sulit mengajak masyarakat untuk turut serta mencapai tujuan nasional melalui program pembangunan nasional. Dengan revolusi mental, yang dilakukan adalah perubahan mindset. Kini bukan lagi birokrat priyayi, tapi kini PNS adalah pelayan rakyat yang mau turun ke bawah.
Dalam menata struktur organisasi kelembagaan pemerintah, antara lain dilakukan dengan perampingan. "Setelah selesai penataan organisasi kementerian, akan diikuti dengan melakukan penataan lembaga non struktural (LNS) yang saat ini jumlahnya 94 lembaga.
Dijelaskan, untuk yang LNS yang tidak bermanfaat lagi akan dibubarkan, yang tumpang tindih akan dimerjer, sementara yang masih diperlukan dilakukan revitalisasi. "Tahun ini mudah-mudahan selesai," imbuh Yuddy.
Dalam kesempatan itu, Direktur Eksekutif Kemitraan Monica Tanuhandaru menyoroti rendahnya global competitif indeks yang dialami Indonesia belakangan ini. "Kami sudah menyampaikan hal ini kepada Tim Kepresidenan, dan mereka berharap agar reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai realitas, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya. (ags/HUMAS MENPANRB)
