JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, nantinya panitia seleksi CPNS tidak boleh membatasi peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti tes. Sebab dengan mengikuti tes, generasi muda yang sudah mempersiapkan diri dengan belajar, dapat mengetahui banyak hal dan selanjutnya bercerita kepada teman-teman dan saudaranya.
Hal itu dikatakan Menteri di sela-sela peninjauan lokasi pengolahan lembar jawab komputer (LJK) di Gedung Pusdiklat Kementerian Sekretaris Negara di Jakarta, Kamis (24/10) petang. “Biarkan anak bangsa ini merasakan bagaimana mengikuti test CPNS. Dengan demikian mereka bisa ceritera tentang pengalamannya,” ujar Azwar.
Dalam peninjauannya itu Menteri menyatakan optimis, proses seleksi CPNS ini akan berjalan dengan baik, dengan sistem yang telah dibangun. “Ini betul-betul membuat sejarah baru. “Penerimaan CPNS secara transparan, obyektif dan bebas KKN, ternyata membangun efek global bagi bangsa Indonesia. Seleksi CPNS ini kita jadikan tool, yang terpenting adalah mindset bangsa ini berubah,” ucap Menteri tandas.
Secara tidak langsung, berjuta-juta anak bangsa belajar tentang wawasan kebangsaan, mengasah intelektual kembali dan belajar tentang integritas, tanpa harus menggunakan tambahan uang negara.
Azwar mengaku, tadinya tidak terbayang bagaimana para ahli komputer berkolaborasi membangun sistem, sehingga betul-betul membawa dampak yang sangat positif dalam membangun bangsa ini. Dan masyarakat menunggu hasilnya. Karena itu, ke depan kita tidak boleh membatasi para peserta untuk mengikuti Test CPNS.
Dalam kesempatan itu, Menteri juga mengungkapkan perlunya penyederhanaan persyaratan untuk mengikuti tes CPNS. Salah satunya terkait dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). “Pola pikir kita sekarang harus dibalik. Semua anak bangsa itu baik, kecuali yang mendapatkan surat atau catatatn dari kepolisian,” ucapnya.
Sebagai gambaran, tahun ini ada 2 juta anak muda mau ikut test CPNS, dan mereka harus mengurus SKCK. Selain banyak waktu terbuang, tidak mustahil biaya yang dikeluarkan lebih dari yang telah ditentukan. “Saya sudah bicara dengan Kapolri dan Mendagri. Prinsipnya semua mendukung,” tegas Menteri. (swd/HUMAS MENPANRB).
