JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan negara yang maju, provinsi yang maju, dan kabupaten yang maju tidak tergantung pada Sumber Daya Alam (SDA) yang sudah ada. Menurutnya, Indonesia sering mengagung-agungkan hal tersebut namun melupakan tata cara pengelolaannya.
“Kita punya kandungan minyak, batu bara, dan gas yang besar. Jika pengelolaan dan manajemennya tidak dikerjakan dengan baik, justru akan menjadi malapetaka,” kata Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2015-2019 di Jakarta, Kamis (18/12).
Jokowi menyampaikan bahwa kuncinya terletak pada kebijakan publik yang benar dan tepat. “Jika ada sebuah kebijakan publik yang benar dan tepat, akan majulah negara, majulah provinsi, majulah kota dan kabupaten,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi, sapaan akrab Presiden Joko Widodo memaparkan ada enam target pembangunan selama pemerintahannya lima tahun ke depan. Sektor pangan, energi, maritim, pariwisata, infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi spotlight dalam pembangunan pada kabinet kerja.
Pada sektor pangan, Jokowi mengeluhkan Indonesia masih mengimpor beras, jagung, gula dan bahan pangan lain yang sebenarnya bisa diproduksi sendiri. “Indonesia punya potensi untuk swasembada pangan. Tapi itu tidak kita peroleh karena tidak ada kebijakan publik yang tepat,” ujar Jokowi.
Ia mengatakan bahwa Menteri Pertanian diberi target tiga tahun untuk bisa swasembada pangan. Pada masa pemerintahannya, Jokowi menargetkan akan membangun 49 waduk. ”Tahun depan akan dimulai 13 waduk dan irigasi satu juta hektar,” tutur Jokowi. Ia menambahkan bahwa jika irigasi dan waduk bisa diselesaikan maka kedaulatan pangan bisa terwujud.
Jokowi juga mengeluhkan mengenai ketersediaan listrik, sementara sumberdaya alamnya melimpah. “Batu bara, dan gas melimpah tapi di daerah-daerah listrik sering byar pet. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini problem dasar yang harus segeradiselesaikan,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengingatkan kembali bahwa sudah saatnya Indonesia kembali ke laut karena 2/3 wilayahnya terdiri dari laut. Presiden menyinggung soal kerugian Indonesia akibat praktek illegal fishing. Setiap tahunnya, ada 5.000-6.000 kapal di perairan Indonesia. Sebanyak 90% di antaranya adalah kapal ilegal. “Tapi mengapa sampai sekarang baru tiga kapal yang ditenggelamkan. Kita rugi Rp 300 triliun setiaptahunnya. Ini bukan jumlah yang kecil,” kata Jokowi. Pria asal Solo itu pun meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bisa lebih tegas dalam melakukan penindakan.
Pada sektor pariwisata, Presiden menyebut Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar. Sayangnya, anggaran promosi pariwisata juga sangat kecil. Dibandingkan dengan Malaysia, anggaran promosi wisata Indonesia hanya seperduabelasnya. “Potensi kita besar, jika dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia sangat jauh. Turis yang datang ke Malaysia bisa 24 juta. Kita satu tahun hanya 8 juta padahal potensinya 10 kali lipat,” ujar Jokowi.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga terletak pada kepengurusan perijinan. Jokowi memerintahkan supaya semua provinsi, kota, dan kabupten memiliki Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Pada masalah infrastruktur, Jokowi membocorkan bahwa trans kereta api dan trans tol di Sumatra akan segera digarap. “Trans kereta api akan dimulai, sedangkan trans tol di Sumatra awal tahun depan akan dimulai,” ungkapnya.
Setelah menyinggung berbagai sektor, Jokowi berbicara mengenai sumber daya manusia yang ada. “Perbaikan karakter dan pola pikir pejabat harus segera dilakukan,” tandas Jokowi. Menurutnya, program yang sudah ada jika tidak dibarengi pembangunan manusia yang baik pasti ada kendalanya. Untuk itu, diperlukan juga kepatuhan pada hukum. Jokowi menyampaikan pada Polri, Kejagung dan instansi lain agar kepatuhan terhadap hukum betul-betul dilakukan dengan baik.
Usai membuka Musrenbangnas, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla berdialog dengan para bupati, walikota, dan gubernur yang hadir. Namun sayangnya tidak semua pejabat pemerintah daerah mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan keluhannya soal permasalahan yang dihadapi di daerah masing-masing.
Untuk mengurangi rasa kecewa para pejabat daerah ini, Jokowi berjanji akan memberikan waktu lebih leluasa melalui pertemuan yang digelar secara berkala antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Istana Bogor, Jawa Barat. (rr/ HUMAS MENPAN RB)
