Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021, secara virtual, Selasa (14/09).
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020. Perolehan tahun 2020 disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara virtual.
Menkeu mengatakan pandemi Covid-19 telah menyebabkan dan memaksa seluruh dunia berubah baik dari segi kehidupan sosial, ekonomi, dan berimplikasi pada keuangan. Kementerian/lembaga juga mengalami refocusing anggaran. Selain itu, banyak kementerian/lembaga yang juga mendapatkan anggaran yang besar untuk menjadi garda terdepan menghadapi Covid-19.
“Saya berterima kasih kepada mereka yang terus tekun menangani Covid-19 baik dari sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi dengan menggunakan anggaran yang harus responsif dan bergerak secara fleksibel,” ujarnya Menteri Sri Mulyani dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 secara virtual, Selasa (14/09).
Kementerian PANRB menjadi salah satu kementerian yang menerima WTP minimal 5 kali berturut-turut sejak tahun 2016 hingga 2020. Penghargaan WTP Tahun 2020 ini diberikan kepada 1 Bendahara Umum Negara, 84 kementerian/lembaga, 33 pemerintah provinsi, 88 pemerintah kota, dan 365 pemerintah kabupaten.
“Saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terus menjaga dan mengelola keuangan negara dan membangun tata kelola di masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, karena yang kita gunakan adalah dana publik, dana rakyat dan kita harus mempertanggungjawabkan secara baik dan kita juga terus menjaga tata kelola,” tuturnya.
Sri Mulyani juga menambahkan peningkatan kualitas laporan keuangan yang terjadi pada situasi yang extraordinary ini merupakan suatu prestasi yang tidak mudah dan bukan sesuatu yang sederhana. Diharapkan, dengan adanya temuan-temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dapat menindaklanjutinya.
“Saya berharap seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah terus melihat temuan-temuan BPK dan memperbaiki berdasarkan rekomendasi apa yang telah disampaikan oleh BPK dan para auditornya. Sinergi dan komunikasi dari auditor dan auditee merupakan salah satu bentuk tata kelola yang baik dan ini akan membangun Indonesia menjadi negara maju, kuat dan bermartabat,” ungkapnya.
Selain itu, Sri Mulyani juga mengucapkan terima kasih kepada kementerian, lembaga yang telah mempromosikan akuntabilitas secara inovatif dan kreatif. “Walaupun sudah mendapatkan WTP bisa menggunakan tools dari teknologi digital untuk bisa makin meningkatkan akuntabilitas publik,” pungkasnya. (fik/HUMAS MENPANRB)
