JAKARTA – Pemerintah Indonesia kembali berkompetisi pada ajang United Nations Public Service Awards (UNPSA). Untuk itu, saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah menyiapkan inovasi pelayanan publik terbaik yang memenuhi kriteria dan sesuai dengan kategori UNPSA 2026.
“Kementerian PANRB akan kembali memfasilitasi inovasi pelayanan publik Indonesia untuk berpartisipasi pada UNPSA 2026. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pelayanan publik Indonesia layak mendapatkan apresiasi tingkat dunia,” ujar Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto pada Rapat Penentuan Inovasi Pelayanan Publik Indonesia untuk UNPSA 2026 secara virtual, Kamis (06/02/2025).
Untuk diketahui, UNPSA merupakan ajang penghargaan internasional paling prestisius dalam bidang pelayanan publik yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 2026, terdapat empat kategori, yakni Delivering inclusive and equitable services to leave no one behind; Gender-responsive public services; Transparent and accountable public institutions to achieve the SDGs; dan Participation and public engagement for inclusive decision-making.
Ajib menyampaikan bahwa Kementerian PANRB telah menyusun rencana kerja kegiatan fasilitasi kompetisi UNPSA 2026. Deadline pendaftaran yang ditetapkan UNPSA Committee adalah 31 Maret 2025.
“Terkait dengan masa cuti bersama dan libur lebaran mulai 28 Maret 2025, maka kami menargetkan agar proposal inovasi dapat di-submit seminggu sebelumnya, yaitu tanggal 21 Maret 2025,” ungkapnya.
Sebagai pembina inovasi pelayanan publik, Kementerian PANRB telah melakukan pemetaan awal berdasarkan kategori UNPSA 2026 dan status keberlanjutan inovasi terhadap Top Inovasi Pelayanan Publik hasil Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2014-2023. “Hasil pemetaan tersebut kemudian dianalisis lagi, mana inovasi yang sekiranya memiliki kesesuaian tinggi dengan kriteria dan kategori UNPSA 2026,” imbuh Ajib.
Selain itu, Kementerian PANRB juga telah berkoordinasi dengan OECD Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) untuk meminta rekomendasi terkait inovasi Indonesia dalam OECD database yang berpotensi berhasil jika diajukan dalam UNPSA 2026.
Dalam rapat ini turut hadir pakar pelayanan publik Eko Prasojo; Budi Chairuddin; dan Anna Sakreti yang memberikan masukan 10 Inovasi yang diusulkan ikut serta pada UNPSA 2026 yang terdiri dari tiga inovasi pada kategori Delivering inclusive and equitable services to leave no one behind, tiga inovasi pada kategori Gender-responsive public services, tiga inovasi pada kategori Transparent and accountable public institutions to achieve the SDGs, dan satu inovasi pada kategori Participation and public engagement for inclusive decision-making. (HUMAS MENPANRB)
