Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa saat melakukan teleconference dengan seluruh jajaran Kepolisian Daerah, di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, Senin (25/02).
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan melakukan evaluasi pelayanan publik terhadap 212 Polres/ta/bes pada tahun 2019 ini. Jumlah ini meningkat dibanding tahun lalu, yakni sebanyak 194 polres. Fokus evaluasi pelayanan publik ini adalah unit pelayanan SIM dan pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Evaluasi itu didasarkan pada Keputusan Menteri PANRB No. 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada Kementerian dan Lembaga sebagai Lokasi Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2019. “Pada tahun 2019 diharapkan tercipta kualitas pelayanan publik yang semakin meningkat. Pada tahun 2020 hingga 2025 sasaran yang ingin diwujudkan adalah pelayanan publik responsif dan berdaya saing global,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa di kantornya, Rabu (27/02).
Diah mengatakan, evaluasi pelayanan publik ini akan dilaksanakan April hingga Oktober 2019. Ada 74 Polres di wilayah I, 73 Polres di wilayah II, dan 65 Polres di wilayah III. Diingatkan, ada beberapa upaya-upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang wajib dilakukan. Mulai dari penyusunan, penetapan dan publikasi standar pelayanan dan maklumat pelayanan, penyiapan SDM yang profesional dan menerapkan budaya hospitality, pengelolaan pengaduan, survei kepuasan masyarakat, sistem informasi pelayanan publik, inovasi pelayanan publik, penyiapan sarana prasarana, dan pelaksanaan forum konsultasi publik.
Diah menambahkan, rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sistem prosedur pelayanan yang berbelit-belit, profesionalisme SDM yang masih rendah, serta ketidakpastian waktu dan biaya mengakibatkan pelayanan di Indonesia identik dengan high-cost economy (ekonomi biaya tinggi).
Menurut data yang ada terkait indeks persepsi korupsi pada tahun 2018, Indonesia berada di rangking 89 dari 180 negara dengan skor 38. Pada tahun 2018 peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia turun satu peringkat dari 72 ke 73. Begitu banyaknya permasalahan dalam pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah, maka sangat perlu dilakukan suatu perubahan atau reformasi melalui perbaikan pelayanan publik.
Reformasi birokrasi merupakan satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan tata kepemerintahan yang baik, dan bila dikaitkan dengan pelayanan publik, maka salah satu karakteristik utama dari tata pemerintahan yang baik adalah pelaksanaan pelayanan publik yang efisien. “Pelayanan publik menjadi salah satu fokus area perubahan dalam reformasi birokrasi karena merupakan area yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” imbuh Diah.
Lebih jauh, salah satu faktor untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah adalah dengan pengelolaan pengaduan yang baik. Penanganan pengaduan yang efektif dan memberikan penyelesaian bagi masyarakat berkontribusi secara langsung terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat fungsi pelayanan publik.
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “No Wrong Door Policy” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Aplikasi LAPOR! adalah alat dari SP4N yang berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu.
Guru Besar Univeritas Sriwijaya ini juga mendorong seluruh jajaran Korps Tri Brata untuk terus melakukan inovasi pelayanan publik. Menurut data tahun 2018, sebanyak 95 proposal masuk dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018. “Ada enam inovasi di lingkup Polri yang masuk ke dalam Top 99 tahun 2018 dan sebanyak dua inovasi ke dalam Top 40 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018,” pungkas Diah. (don/HUMAS MENPANRB)
