Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat memberikan arahan dalam audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, di Jakarta, Jumat (30/09).
JAKARTA – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pasuruan direncanakan akan diresmikan dalam waktu dekat. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) selaku pembina pelayanan publik memberikan rekomendasi pengembangan untuk terwujudnya layanan yang mudah, cepat, nyaman serta aman.
Rekomendasi pertama yang disampaikan yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) petugas layanan (kompetensi dan hospitality). “Misalnya dengan memberikan pelatihan service excellent,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat memberikan arahan dalam audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, di Jakarta, Jumat (30/09).
Kemudian pengintegrasian berbagai layanan di MPP melalui standarisasi proses bisnis dan penggunaan satu data bersama. Ketiga, transaksi pembayaran pada MPP melalui lembaga perbankan atau secara elektronik.
Diah melanjutkan, saran keempat yaitu melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap penyelenggaraan MPP. Kemudian, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi seperti pada survei kepuasan masyarakat (SKM), antrian online, informasi layanan, dan tracking layanan. Terakhir, membangun budaya kerja yang harmonis. “Budaya kerja yang harmonis, memiliki tata tertib dan standar operasional prosedur (SOP) yang disepakati dan diikuti oleh semua pelaksana layanan di MPP,” tutur Diah.
Lebih lanjut Diah menjelaskan pembentukan MPP mengutamakan prinsip efisiensi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, serta orientasi pada fungsi dan kenyamanan akses pelayanan bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan MPP tidak terlepas dari komitmen kepala daerah dan jajaran dalam memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat.
“Oleh sebab itu, diperlukan peran aktif semua lapisan masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah sehingga dapat terwujud pelayanan publik yang integratif, kolaboratif, dan dinamis melalui wujud Mal Pelayanan Publik,” ungkapnya.
Diah berharap, MPP Kabupaten Pasuruan dapat mendongkrak kemudahan perizinan dan akses informasi yang terpadu sehingga dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ia juga berharap agar MPP menjadi ikon daerah Kabupaten Pasuruan.
Untuk diketahui, soft launching MPP Kabupaten Pasuruan telah dilakukan pada 18 September 2021 lalu dengan nama Graha Pelayanan Publik. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko menjelaskan saat ini tengah dilakukan pergantian nama dari Graha Pelayanan Publik menjadi MPP agar sesuai dengan Peraturan Presiden No. 89/2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
Lebih lanjut Yudha menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan sejak awal memiliki komitmen yang tinggi terkait penyelenggaraan MPP. Saat ini, terdapat penambahan jumlah layanan, yang semula 181 jenis layanan menjadi 186 jenis layanan.
Terkait perkembangan MPP Kabupaten Pasuruan, pemanfaatan sistem informasi telah berjalan dan terus dikembangkan melalui aplikasi perizinan online daerah yaitu SIAP MASLAHAT, dan saat ini juga dalam proses pembuatan antrian online. Yudha berharap, peresmian MPP Kabupaten Pasuruan ini dapat segera dilakukan.
“Kami sangat berharap di tahun ini kami bisa melaksanakan peresmian Mal Pelayanan Publik,” pungkasnya. (fik/HUMAS MENPANRB)
