Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa bersama Walikota Bandung Oded Danial dalam pertemuan di Pendopo Walikota Bandung, Jumat (14/06).
BANDUNG - Pelayanan terpadu generasi ketiga, yakni Mal Pelayanan Publik (MPP) terus menjamur di banyak kota, di Indonesia. Kini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong berdirinya MPP di Kota Bandung, Jawa Barat.
Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, menegaskan siap memberi bimbingan untuk mewujudkan MPP di kota yang dijuluki Paris Van Java ini. "Kami akan membantu untuk sosialisasi dan koordinasi jika Kota Bandung akan mengimplementasi MPP," ujar Diah, dalam pertemuan dengan Walikota Bandung Oded Danial, di Pendopo Walikota Bandung, Jumat (14/06).
Dalam kunjungan tersebut, Diah menekankan pentingnya integrasi layanan guna memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mendapat pelayanan. "Kita mengintegrasikan pelayanan dari berbagai instansi pusat dan daerah baik perizinan dan nonperizinan BUMN maupun swasta," jelas Diah.
Integrasi antar instansi penyelenggara layanan sangat diperlukan mengingat banyaknya instansi yang bergabung di dalam MPP. Perlu diketahui, MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD, serta swasta.
Dikatakan, faktor penting dalam pembangunan MPP adalah komitmen pimpinan daerah. Namun selain itu, dukungan masyarakat juga sangat diperlukan dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Sebagai ibukota provinsi, Diah berharap MPP di Bumi Parahyangan ini segera direalisasikan. "Sehingga diharapkan untuk Kota Bandung segera meninjau dan menyiapkan penyelenggaraan MPP, supaya dapat beroperasi dan berguna bagi masyarakat," imbuhnya.
Sementara itu, Walikota Bandung Oded Danial mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi untuk mewujudkan berdirinya MPP. Tahapan pembentukan MPP antara lain adalah koordinasi dengan penyedia pelayanan, pengaturan mekanisme kerja, penyiapan sarana, prasarana dan SDM, penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama, dan terakhir adalah peresmian MPP.
Oded menegaskan, pembangunan ini akan dikaji secara detail dan menyeluruh. "Intinya akan selalu kami kaji, mulai dari perencanaan penyelenggaraan hingga anggaran," jelas Oded.
Dalam pertemuan itu, hadir pula Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I,Noviana Andrina, Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung. (don/HUMAS MENPANRB)
