Suasana kegiatan Coaching Clinic Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkup Provinsi Sumatra Utara, Senin (03/06).
MEDAN – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Sumatra Utara untuk menyelenggarakan pembinaan inovasi pelayanan publik. Pembinaan inovasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sumatra Utara.
Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto menyatakan perlu adanya peningkatan dalam penyelenggaraan pembinaan inovasi di Provinsi Sumatra Utara. Terlebih, Provinsi Sumatra Utara telah memiliki Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) sejak tahun 2022, dan tercatat beberapa pemerintah kabupaten dan kota di Sumatra Utara juga telah menyelenggarakan kompetisi inovasi di wilayahnya.
"Ini merupakan upaya yang sangat baik dan menunjukan komitmen pimpinan daerah dalam menciptakan ekosistem inovasi. Kami harapkan seluruh kabupaten dan kota di Sumatra Utara dapat berpartisipasi aktif di JIPP dan bahkan menyelenggarakan kompetisi inovasi di daerahnya," ungkap Ajib dalam Coaching Clinic Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkup Provinsi Sumatra Utara, Senin (03/06).
Ajib menekankan bahwa terdapat tiga fokus utama pembinaan inovasi pelayanan publik yakni penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan sebagaimana termaktub dalam PermenPANRB No. 91/2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik. Dalam aspek penciptaan, Kementerian PANRB pada kurun waktu 2014 hingga 2023 telah menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP).
"Pada aspek pengembangan inovasi, kami mendorong terlaksananya replikasi inovasi pelayanan publik. Replikasi inovasi ini dapat memudahkan penciptaan inovasi dengan meniru inovasi dari instansi lainnya yang kemudian dapat disesuaikan dengan kondisi di daerahnya masing-masing," lanjut Ajib.
Aspek pelembagaan menjadi aspek penting yang tidak dapat ditinggalkan. Ajib menyampaikan bahwa hal-hal terkait dengan perumusan kebijakan, dukungan anggaran terhadap program inovasi, dan memasukan inovasi dalam perjanjian kinerja, menjadi hal yang krusial untuk keberlanjutan inovasi di masa depan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Utara Arief S. Trinugroho menyatakan diperlukan komitmen bersama di wilayah provinsi, kabupaten dan kota di Sumatra Utara terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama dalam berinovasi. Komitmen ini dibutuhkan agar terciptanya inovasi untuk menyelesaikan permasalahan terhadap pelayanan publik yang ada serta keberlanjutannya.
Arief juga menekankan bahwa inovasi bukan selalu berarti membangun sebuah aplikasi. "Inovasi tidak berarti membangun satu aplikasi baru, tetapi bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada hingga tuntas," pungkas Arief.
Pada kegiatan Coaching Clinic ini juga dilakukan diskusi terkait praktik baik penyelenggaraan inovasi pelayanan publik. Adapun inovasi yang dijadikan contoh dalam diskusi ini berasal dari Kabupaten Deli Serdang dengan inovasi Demi Sepeda Bagus: Sebuah Model Layanan Publik Berkebutuhan Khusus melalui PKBM, Inklusi Sosial, Pendidikan Keluarga, Kolaborasi Stakeholder dan Pembelajaran Berdiferesiensiasi. Inovasi yang digagas oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang ini menjadi bagian dari Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Augus Sitorus, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Provinsi Sumatra Utara Desni Maharani Saragih, serta perwakilan Bagian Organisasi dan Bappelitbangda seluruh kabupaten/kota di lingkup Provinsi Sumatra Utara. (ald/HUMAS MENPANRB)
