Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto pada Rapat Koordinasi Program Prioritas Presiden, di Surabaya, Kamis (21/8/2025).
SURABAYA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memainkan peran penting dalam mendukung program prioritas presiden, seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), dan ketahanan pangan. Penguatan kelembagaan hingga distribusi sumber daya manusia pada program prioritas perlu dilakukan dengan detail dan cermat.
“Keberhasilan program KDMP, ketahanan pangan, pemenuhan gizi nasional sangat ditentukan oleh tata kelola yang baik, SDM yang siap, dan koordinasi lintas sektor yang kuat,” ungkap Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto pada Rapat Koordinasi Program Prioritas Presiden, di Surabaya, Kamis (21/8/2025).
KDMP adalah koperasi berbadan hukum yang dimiliki dan dijalankan oleh warga setempat. Dengan status tersebut, KDMP bukan bagian dari struktur organisasi pemerintah, melainkan entitas ekonomi berbasis komunitas yang perlu dikelola secara profesional dan mandiri, namun tetap dalam ekosistem tata kelola yang tertata.
Instansi pemerintah terkait diharapkan bisa memberikan pembekalan bagi SDM yang akan bertugas di KDMP. “KDMP diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat kemandirian desa dan ketahanan pangan nasional,” ungkap Purwadi.
Kementerian PANRB juga berperan dalam pemenuhan gizi nasional. Purwadi menerangkan, pemenuhan gizi nasional dijalankan melalui empat proses utama, yakni penyusunan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan advokasi, serta pemantauan.
Purwadi menjelaskan, Kementerian PANRB terlibat dalam proses harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Makan Bergizi Gratis yang diprakarsai oleh Kemenko Bidang Pangan dan BGN. “Pembahasan rancangan tersebut telah selesai, dan saat ini sudah memasuki tahap penetapan,” tegas Purwadi.
Peran penting lainnya adalah memastikan ketersediaan SDM pada BGN. (don/HUMAS MENPANRB)
