Menteri PANRB Rini Widyantini saat menerima audiesi Kepala BGN Dadan Hindayana di Jakarta, Senin (6/4/2026).
JAKARTA – Upaya penguatan tata kelola pemerintah dalam mendukung program prioritas nasional Presiden terus dilakukan, salah satunya penataan kelembagaan, penguatan sumber daya manusia (SDM), serta pengembangan layanan program gizi nasional. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima audiensi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana guna mendukung pengembangan layanan program gizi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Dalam audiensi tersebut, Menteri PANRB menegaskan bahwa penguatan kelembagaan harus dilakukan secara terukur dan berbasis kebutuhan organisasi agar mampu menjawab tantangan pelaksanaan program secara optimal. Menurutnya, kelembagaan yang tepat akan menjadi fondasi terwujudnya layanan penyediaan dan distribusi makanan bergizi gratis (MBG) yang terintegrasi dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Penataan kelembagaan bukan semata-mata pembentukan struktur, tetapi memastikan organisasi memiliki fungsi yang tepat, tata kerja yang efektif serta didukung oleh SDM yang profesioanl dan kompeten. Dengan demikian, pelaksanaan program gizi ini dapat berjalan secara optimal, terukur dan berkelanjuta” ujar Menteri PANRB saat menerima audiesi Kepala BGN di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Perlu diketahui, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pelaksanaan program prioritas nasional yang didukung oleh tata kelola kelembagaan yang edektif, adaptif dan akuntabel. Penataan organisasi dan penguatan kapasitas aparatur dinilai menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program gizi yang menyasar peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Lebih lanjut, Menteri Rini juga menyampaikan bahwa penguatan SDM aparatur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi birokrasi, khususnya dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang semakin dinamis dan menuntut kecepatan pelayanan. Karena itu, pengembangan kapasitas aparatur perlu disiapkan secara sistematis, baik dari sisi kompetensi, distribusi, maupun penyesuaian kebutuhan jabatan sesuai arah kebijakan organisasi.
“Program strategis nasional memerlukan dukungan birokrasi yang lincah dan berorientasi hasil. Untuk itu, penguatan SDM harus dilakukan secara berkelanjutan agar aparatur mampu bekerja secara adaptif, kolaboratif, dan fokus pada pencapaian target nasional,” tambahnya.
Kementerian PANRB akan terus mendorong penataan kelembagaan instansi Badan Gizi Nasional agar semakin selaras dengan mandat organisasi dan kebutuhan pelayanan publik. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desain organisasi, penyelarasan proses bisnis, serta pengembangan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) agar lebih siap mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.
Sementara itu, Kepala BGN menyampaikan bahwa pengembangan layanan program gizi membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat dan SDM yang memadai agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif hingga menjangkau masyarakat secara luas. “Sinergi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat fondasi organisasi dan memastikan kesiapan aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas BGN” ujarnya.
Pada audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal yang semakin memperkuat kolaborasi antara Kementerian PANRB dan BGN dalam membangun tata kelola kelembagaan yang efektif serta SDM aparatur yang unggul. Dengan dukungan birokrasi yang semakin adaptif dan profesional, pemerintah optimistis pengembangan layanan program gizi nasional dapat berjalan lebih terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan. (HUMAS MENPANRB)
