Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa (tengah) bersama dengan pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Badan Pusat Statistik usai peresmian Pelayanan Statistik Terpadu, di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (02/12).
JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan Wajah Baru Pelayanan Statistik Terpadu. Wajah baru yang dimaksudkan berupa gedung pelayanan statistik terpadu, dimana berbagai macam layanan yang diberikan BPS, termasuk perpustakaan, penjualan data mikro, publikasi, Application Programming Interface (API), serta konsultasi dan rekomendasi.
Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa, mendukung segala upaya BPS untuk mempermudah layanan. “BPS terus mengupayakan peningkatan layanan terintegrasinya kedalam pelayanan statistiknya,” ujar Diah pada peresmian Pelayanan Statistik Terpadu, di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (02/12).
Diah mengapresiasi langkah tersebut karena pengintegrasian layanan sejalan dengan perkembangan transformasi pelayanan publik ke arah digital. Digitalisasi pelayanan tersebut tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya pengguna data statistik.
Tidak kali ini saja BPS menciptakan inovasi atau terobosan. Pada 2015 hingga 2019, BPS mencatatkan inovasinya dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Inovasi tersebut tidak hanya untuk skala nasional, tetapi ada inovasi khusus yang digunakan bagi daerah tertentu. Misalnya, Aplikasi Mobile Statistik Papua Barat, Jambi Terkini dalam Aplikasi Statistik, hingga Aplikasi Android Data Kepri di Ujung Jari.
Diah juga mendorong upaya pengembangan inovasi dengan tiga cara. Tiga upaya yang disampaikan Diah adalah replikasi inovasi pelayanan publik, scaling up inovasi pelayanan publik, serta melalui Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP).
JIPP merupakan simpul kerja sama antar-lembaga yang mempunyai minat dalam pengembangan inovasi pelayanan publik, terdiri dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga mitra pembangunan. Hingga saat ini, JIPP telah ada di Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatra Barat, dan Gorontalo.
Pada tahun 2019, Pelayanan Terpadu Statistik masuk dalam kategori sangat baik, dengan nilai indeks pelayanan publik 4,39, serta urutan tiga terbaik dari 54 lokus kementerian dan lembaga yang dievaluasi. Dari enam aspek penilaian, semuanya telah mendapat nilai sangat baik. Namun, ada tiga aspek yang perlu dioptimalkan, yakni kebijakan pelayanan, konsultasi pengaduan, dan inovasi.
Diah juga mendorong agar layanan BPS bisa bergabung dalam Mal Pelayanan Publik (MPP). Hingga saat ini, ada 30 MPP yang tersebar di berbagai daerah. MPP merupakan sinergi penyelenggaraan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi pada satu tempat terhadap seluruh jenis pelayanan kementeria, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan swasta. Adanya MPP di berbagai daerah tingkat II, bisa mendorong kemudahan berusaha yang menjadi salah satu tujuan dari reformasi pelayanan perizinan serta transformasi pola pikir yang semula ego sektoral antar-instansi diubah menjadi kerja bersama.
Dengan terpusatnya layanan menjadi satu pintu, maka diharapkan akan memudahkan akses masyarakat memperoleh informasi, meminimalisir potensi tindakan pungli dan koruptif, mempermudah prosedur pelayanan, serta meningkatkan sinergitas antar unit penyelenggara pelayanan. “Saya berharap kedepan, BPS dapat terintegrasi dengan MPP yang ada di berbagai daerah di Indonesia,” tutup Diah. (don/HUMAS MENPANRB)
