Tangkapan layar paparan Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam acara Pembahasan Dukungan dan Kolaborasi Proyek The National Support for Local Investment Climates dan Kementerian PANRB secara virtual, Jumat (07/05).
JAKARTA – Untuk memperkuat pelaksanaan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berkolaborasi dengan The National Support for Local Investment Climates (NSLIC) dalam teknis penyusunan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan MPP. Diharapkan melalui kolaborasi tesebut, stakeholder yang terlibat dapat menjalankan MPP dengan baik.
“Sehingga semua stakeholder dapat menjalankan MPP ini dengan baik sesuai dengan harapan dan tentunya juga memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah,”ujar Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam acara Pembahasan Dukungan dan Kolaborasi Proyek The National Support for Local Investment Climates dan Kementerian PANRB secara virtual, Jumat (07/05).
Selain itu, Diah juga berharap agar penyusunan teknis itu juga melibatkan banyak pihak. Apresiasi juga disampaikan oleh Guru Besar Universitas Sriwijaya tersebut terhadap dukungan yang diberikan oleh The National Support for Local Investment Climates tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi adanya kemungkinan mendapatkan dukungan dari NSLIC baik dalam bentuk bantuan teknis maupun dalam bentuk training ataupun workshop pengembangan skill daripada sumber daya manusia yang akan terlibat dalam penyelenggaraan MPP,” ungkap Diah.
Untuk diketahui, proyek ini merupakan proyek kerja sama antara pemerintah Kanada dan pemerintah Indonesia, dimana yang menandatangani MoU kerja sama antar negara tersebut adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai perwakilan pemerintah Indonesia. Kemudian dalam pelaksanaannya yakni lintas kementerian, karena dua pilar utama dari NSLIC adalah perbaikan iklim investasi kemudian pengembangan ekonomi lokal.
Dijelaskan, pembentukan MPP di berbagai daerah di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2017. Hal tersebut merupakan salah satu strategi untuk perbaikan pelayanan publik nasional yakni integrasi pelayanan, dimana MPP sebagai one stop service area.
“Tentu ada hal-hal yang ingin kami capai selain memberikan kemudahan kepada masyarakat dan berbagai stakeholder dalam menerima layanan tentu ada hal lain yang kami coba support adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” tutur Diah.
Lebih lanjut dijelaskan, pada tahun 2019, Kementerian PANRB bersama dengan Universitas Indonesia, telah melakukan survei tentang efektivitas MPP dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian daerah. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan di 11 daerah yang sudah mengimplementasikan pusat pelayanan publik tersebut, menunjukkan bahwa MPP mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dari 11 MPP, total investasi pada tahun 2018 sebesar 6,6 triliun rupiah meningkat sebesar 31% di tahun 2019.
Hingga saat ini, telah terdapat 41 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah diresmikan. Diah mengatakan bahwa saat ini masih perlu dibuat pengaturan tentang kriteria, syarat, tata cara, dan mekanisme pembentukan MPP dan bisa dijadikan pedoman yang sangat penting bagi semua daerah ataupun stakeholder lainnya yang akan bergabung di dalam MPP tersebut. Selain kriteria, syarat, tata cara dan mekanisme pembentukan MPP, ada beberapa poin penting yang diharapkan dapat dirumuskan ke dalam peraturan teknis ini, diantaranya adalah manajemen pelayanan MPP, proses bisnis pelayanan MPP, sarana dan prasarana pelayanan MPP, sumber daya manusia, dan strategi peningkatan kinerja layanan pada pelayanan terpadu.
Dalam kesempatan tersebut, Senior Manager Local and Regional Economic Development (LRED) Natalie Padang Leonhardt menjelaskan bahwa di tingkat nasional, NSLIC bekerja untuk mendukung prioritas Indonesia dalam perbaikan iklim investasi, kemudian Inter Regional Coorperation atau kerja sama antardaerah, serta perbaikan regulasi dengan menggunakan tools, yakni Regulatory Impact Assessment atau analisa dampak kebijakan. Dijelaskan, khusus untuk nasional apapun yang dilakukan oleh pemerintah nasional sebagai prioritas dari pemerintah Indonesia akan didukung supaya ada perbaikan-perbaikan ditingkat pengembangan iklim investasi.
“Termasuk misalnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Mal Pelayanan Publik itu sangat kita dukung, seperti yang dikatakan Ibu Cavelle bahwa prioritas yang sedang dikerjakan oleh Kementerian PANRB sangat sejalan dengan support yang bisa kami berikan," tuturnya.
Terdapat dua jenis support yang bisa didukung yang pertama yakni menyediakan expert. Kedua, menyediakan training, workshop, coaching, pengembangan skill, dan sebagainya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Program Director NSLIC Cavelle Dove, Staf Ahli bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin, serta Sekretaris Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Akik Dwi Suharto Rudolfus. (fik/HUMAS MENPANRB)
