JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggelar sosialiasi tindak lanjut evaluasi daerah yang dipilih menjadi role model pelayanan publik di Bali. Acara yang bakal digelar pada 26 – 27 Februari 2016 itu akan dihadiri Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi.
Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Mirawati Sudjono mengatakan evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo untuk menetapkan role model pelayanan publik yang baik. "Kami telah memilih 57 kabupaten/kota sebagai role model," ujar Mira di Jakarta, Kamis, (26/02).
Dikatakan, 57 daerah tersebut terdiri dari ibu kota provinsi dan beberapa kabupaten/kota. Setelah ditetapkan, Kementerian PANRB melakukan penilaian terkait pelayanan publik. Dari hasil evaluasi, ada yang sudah baik, ada juga yang belum memenuhi standar pelayanan publik. “Nanti pada saat sosialisasi, akan kita sampaikan mana saja yang sudah bagus, dan mana saja daerah yang pelayanan publiknya harus ditingkatkan,” ujar Mira.
Bagi yang belum baik, kata Mira, Kementerian PANRB akan melakukan pendampingan. “Jika mereka sudah bagus bisa menjadi role model, kemudian bisa dicontoh oleh daerah lain,” paparnya.
Kehadiran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dalam acara ini akan mendorong ke 57 daerah agar terus berupaya menjadi contoh pelayanan publik yang baik. Peserta yang diundang terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Organisasi dan juga sejumlah kepala daerah, Kepala Dinas Dukcapil. Direktur RSUD, Serta Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu. Selain itu, diundang juga pimpinan Imigrasi, Pelindo, Angkasa Pura 1 dan 2. "Mereka merupakan institusi yang memberikan pelayanan publik," imbuh Mira.
Kegiatan di Badung dan Denpasar ini adalah yang gelaran pertama sosialisasi hasil evaluasi role model pelayanan publik. Sosialisasi bakal difokuskan di tiga tempat yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). “Nanti daerah-daerah yang sudah kita anggap bisa jadi role model, akan kami informasikan di acara ini,” ungkap Mira.
Dia mencontohkan, persyaratan pelayanan publik yang baik, setidaknya memiliki standar pelayanan publik, maklumat pelayanan, dan sudah melakukan survei kepuasan masyarakat. (vd/HUMAS MENPANRB)
