Menteri PANRB Asman Abnur
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, akan segera membicarakan peresmian Kepolisan Daerah (Polda) Kalimantan Utara dengan Gubernurnya, Irianto Lambrie. Selain itu, Kementerian PANRB juga tengah menggodog kenaikan tipe empat Polda dari tipe B ke tipe A, yakni Jambi, NTB, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Demikian dikatakan Menteri Asman dalam sambutannya pada acara penganugerahan Bintang Bhayangkara Utama saat menyampaikan indeks tata kelola Polri tahun 2017 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Rabu (13/12). “Minggu depan saya akan bertemu Gubernur Kaltara untuk membicarakan peresmian Polda Kaltara,” ujarnya.
Di hadapan pasukan Tri Brata itu, Menteri Asman mengungkapkan bahwa selama ini Polri selalu konsisten dalam mengawal keberlangsungan program tata kelola pemerintahan. Misalnya, saat ini banyak Polres yang telah mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih Melayani (WBBM), sebagai upaya penceghahan korupsi.
Tahun 2017 ini, ada 37 unit kerja Polri yang telah dievaluasi, dengan hasil ada 3 Polres yakni Sidoarjo, Jember dan Gresik yang tahun lalu WBK, naik menjadi WBBM dan 9 sebagai WBK, yakni Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri, Polresta Banjarmasin, Polrestabes Surabaya, Polres Balikpapan, Polrestabes Semarang, Polrestabes Medan, Polresta Pekanbaru, Polresta Padang, dan Polres Serang.
Lebih jauh, Menteri Asman meminta Polri untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan segera meninggalkan pola lama ke sistem kerja yang lebih modern. Menteri pun mendorong semua jajaran kepolisian untuk melakukan inovasi baru untuk pelayanan masyarakat. “Birokrasi Polri harus berkembang, pola lama harus ditinggalkan. Lakukan inovasi-inovasi baru. Saya lihat Polri memiliki kompetensi itu,” pungkasnya.
Acara itu juga dihadiri oleh Wakapolri Komjen Syafruddin, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB M Yusuf Ateh, serta sejumlah jajaran Perwira Tinggi Polri. (don/HUMAS MENPANRB)
