JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meluncurkan tiga aplikasi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang berintegritas, akuntabel, efisien dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Tiga aplikasi tersebut yaitu Whistleblowing System (WBS), Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN (Siharka) dan Sistem Pelaporan Gratifikasi Online (Silaga).
Peluncuran tiga aplikasi itu dilakukan dalam acara acara Reform Corner seri ke - 23 di ruang serbaguna Kementerian PANRB. “Kita harus menjadi pelopor berbagai kegiatan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efisien dan mampu memberikan pelayanan yang baik,” kata Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji kepada wartawan di kantornya, Selasa (19/05).
Dikatakan, aplikasi WBS sebenarnya sudah ada beberapa tahun yang lalu, namun karena ada kendala teknis maka baru bisa digunakan saat ini. Sehingga, menurutnya, peluncuran yang ada sekarang merupakan re-launching dari sistem yang sudah ada sebelumnya.
Untuk Siharka dan Silaga, lanjut Atmaji, akan memudahkan ASN untuk dapat melaporkan gratifikasi yang diterimanya, sehingga tidak perlu datang ke KPK. Dua sistem ini juga sudah ditegaskan dalam kebijakan yang dibuat yaitu Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian PANRB, dan Surat Edaran (SE) No. 1/2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Untuk mengakselerasi upaya – upaya pencegahan pemberantasan korupsi, Kementerian PANRB sudah menyusun format pelaporan yang sederhana, yang tidak rumit seperti LHKPN di KPK, dan bisa dilakukan secara online. Aplikasi ini diharapkan bisa menjadi rujukan dan dimanfaatkan secara nasional.
Inspektur Kementerian PANRB Devi Anantha mengatakan, pihaknya siap melakukan coaching clinic terhadap 3 aplikasi ini. Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga sedang mencoba melakukan audit secara reguler sehingga bisa menjadikan Kementerian PANRB bebas dari KKN. “Tiga aplikasi yang ada saat ini hanya merupakan hardware, tetapi yang kami butuhkan saat ini yaitu software yang paling berpengaruh terhadap perbaikan sistem di Kementerian PANRB,” kata Devi.
Menurutnya, ada tiga hal penting yang bisa menjadi software, yaitu integritas, komitmen tentang kompetisi, serta pimpinan yang kondusif. “Ini software dan soft control yang mau kita bangun. Kita siap membangun lingkungan kita menjadi lebih baik lagi,” ucapnya.
Direktur Transformasi Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Doris Becker memberikan dukungannya terhadap kegiatan yang mendorong manajemen integritas yang lebih baik. Karena menurutnya, integritas sangat penting untuk mencapai birokrasi yang bersih, melayani dan akuntabel. “Yang terpenting tidak hanya peluncuran 3 aplikasi ini tetapi implementasinya. Kami berharap aplikasi ini digunakan untuk melaporkan gratifikasi. Kami akan membuat pemantauan dan dalam beberapa bulan akan melakukan evaluasi agar bisa melihat apakah sudah baik atau belum,” kata Doris. (ns/HUMAS MENPANRB)
