Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto saat memimpin rapat koordinasi terkait transisi pada Kemenko Polkam dan Kemenko H2IP, Selasa (19/11).
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mempercepat proses transisi kelembagaan instansi pemerintah. Hari ini, Kementerian PANRB mengadakan rapat koordinasi terkait transisi pada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (H2IP).
Dua kementerian koordinator itu merupakan pemisahan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada periode pemerintahan sebelumnya. “Pengalihan tugas dan fungsi, serta pengalihan pegawai, pendanaan, perlengkapan, dan dokumen, dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan ketidakpastian,” ungkap Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Selasa (19/11).
Sejumlah isu strategis dibahas dalam rapat yang dihadiri oleh Sekretaris Kemenko Bidang Polkam Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso serta Sekretaris Kemenko Bidang H2IP Ibnu Chuldun. Poin-poin pembahasan itu adalah penataan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), penggunaan dan pengalihan sumber daya manusia, serta pengalihan asset dan anggaran.
Wamen PANRB Purwadi menjelaskan, dua kemenko tersebut sudah dikuatkan oleh peraturan presiden, yakni Peraturan Presiden No. 141/2024 tentang Kemenko Bidang Politik dan Keamanan serta Peraturan Presiden No. 142/2024 tentang Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Disamping itu, Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Presiden No. 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Peridoe Tahun 2024-2029. Perpres ini mengatur peralihan tugas dan fungsi dari kementerian asal ke kementerian yang baru dibentuk, sehingga masing-masing kementerian dapat segera menjalankan tugas fungsinya secara efektif.
“Yang kedua, Perpres itu juga mengatur koordinasi pelaksanaan tugas pada masa transisi untuk memastikan agar dalam masa transisi ini tidak terjadi kekosongan pelaksanaan fungsi pemerintahan, dengan adanya mekanisme koordinasi pelaksanaan tugas fungsi antara kementerian asal dan kementerian baru,” jelas Purwadi.
Sementara, pengalihan sumber daya dari kementerian asal ke kementerian yang baru, yang mencakup personel, alokasi anggaran, fasilitas, dan dokumen pendukung agar kementerian baru dapat segera operasional dengan sumber daya yang memadai. Dalam rakor ini, Sesmenko dari dua instansi tersebut menjelaskan progres teknis dari masa transisi.
Dalam hal akselerasi pengisian jabatan, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB No. 15/2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga. “Oleh karena itu, diharapkan seluruh kementerian dan lembaga dapat segera melakukan penataan kelembagaan maupun SDM di lingkungannya masing-masing,” tegas Purwadi. (don/HUMAS MENPANRB)
