Kementerian PANRB Segera Sampaikan Rekomendasi Arsitektur Kabinet Jokowi - JK

 

JAKARTA – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan bahan rekomendasi arsitektur kabinet untuk disampaikan kepada Presiden terpilih Joko Wwidodo dalam waktu dekat. Hal itu dimungkinkan menyusul pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Capres terpilih Jokowi di Bali Rabu (27/08).

 

“Kami sudah menyelesaikan rekomendasi tersebut untuk untuk segera disampaikan,” ujar Wamen kepada wartawan di sela-sela Konferensi Tahunan Asian Group for Public Administration (AGPA) ke-4 di Jakarta, Kamis (28/08). Konferensi tersebut dibuka oleh Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Penendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.

 

Lebih lanjut dikatakan, ada dua opsi rekomendasi, yakni makro dan mikro. Untuk yang makro, rekomendasi yang dikemas dalam bentuk Machinery of Government  (MOG), bisa dilakukan dengan penghapusan beberapa kementerian atau penggabungan. Adapun yang bersifat mikro, lanjut Wamen, aranya pada penggabungan beberapa organisasi  kelembagaan eselon I, seperti Direktorat Jenderal  yang fungsinya tumpang tindih, atau kelembagaan di bawahnya.

 

Terkait dengan opsi yang bersifat mikro, Wamen mengatakan bahwa sejak tahun 2013 lalu Kementerian PANRB telah melakukan kajian, analisa, evaluasi, bahkan audit terhadap 16 kementerian/lembaga. Sudah ada kementerian yang melakukan restrukturisasi jumlah eselon I, antara lain Kementerian PANRB dari 6 kedeputian menjadi empat. Selain itu, Lembaga Administarsi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga sudah melakukan restrukturisasi organisasinya.

 

Menjawab wartawan soal jumlah kementerian yang ideal, Wamen Eko Prasojo mengatakan bahwa tidak harus setiap urusan yang jumlahnya sebanyak 47 harus dibentuk kementerian  baru. Apalagi Undang-Undang No. 39/2008 tentang Kementerian Negara sudah mengatur bahwa paling banyak 34 kementerian. “Untuk menyampaikan rekomendasi kepada Capres terpilih, tidak bisa hanya disampaikan secara garis besar, tetap harus detail benar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami sampaikan ke Tim Pak Jokowi,” imbuh Eko Prasojo.

 

Terkait dengan keberadaan Wakil Menteri, Guru Besar Universitas Indonesia ini mengatakan, alaupun masih ada sebaiknya  dilakukan secara selektif, tidak perlu terlalu banyak Wakil Menteri.

 

Diingatkan juga, selain masalah kementerian, masalah lain yang membuat organisasi pemerintahan saat ini tampak gemuk adalah banyaknya lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan lembaga non structural (LNS). Keberadaan lembaga-lembaga tersebut banyak yang dibentuk atas perintah undang-undang, sehingga alaupun mau direstrukturisasi atau bahkan dihapus perlu pembahasan mendalam.

 

Berbagai isu, mulai dari pelayanan public, pemberantasan korupsi, kelembagaan pemerintah dan lain-lain menjadi bahasan dalam konferensi tahunan ke-4 AGPA. Isu mengenai open government, juga mengemuka dalam acara yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Universitas Indonesia (UI) diharapkan bisa memberikan sumbangan pikiran dalam penguatan birokrasi Indonesia ke depan.

 

AGPA merupakan sebuah lembaga yang anggotanya berisikan akademisi, peneliti, praktisi dari semua tingkat pemerintah dan sektor publik di Asia. Lebih dari 100 pakar Administrasi Publik dari 13 negara, termasuk Amerika, Belanda, China, Jepang, Korea, Australia dan Indonesia berkumpul melangsungkan konferensi internasional AGPA ke-4 di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta pada tanggal  28 – 29 Agustus 2014. 

 

Konferensi ini diselenggarakan untuk mengembangkan sebuah platform, dengan membangun jaringan di negara-negara Asia dan regional se- Asia untuk mempromosikan pengembangan penelitian secara teoritis dengan praktek praktis dalam administrasi publik. Konferensi ini mencoba merumuskan alternatif penyelesaian atas isu- isu krusial administrasi publik berdasar pengalaman dan penelitian dari berbagai negara peserta konferensi.

 

Konferensi Internasional yang mengambil tema Meningkatkan Kepercayaan Publik dan Pemerintahan melalui Inovasi Administrasi Publik di tingkat global dan regional Asia ini dinilai tepat dengan kondisi di tanah air, yang tengah melaksanakan reformasi birokrasi. “Rumusan hasil konferensi ini bisa menjadi masukan bagi Kementerian PANRB dan pemerintah pada umumnya dalam memperbaiki kualitas pelayanan public,” ujar Wamen di sela-sela pertemuan steering committee AGPA di Jakarta, Rabu (27/08).