Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto saat memberikan sambutan pada kegiatan FGD Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Klungkung, di Kabupaten Klungkung, Bali, beberapa waktu lalu.
KLUNGKUNG - Pemerintah Indonesia terus menyusun strategi terbaik agar reformasi birokrasi (RB) dapat langsung menyasar masalah utama pembangunan yang apabila diselesaikan akan memberi dampak optimal ke masyarakat, salah satunya terkait kemiskinan. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Erwan Agus Purwanto mengatakan, pada 2023 RB Tematik Pengentasan Kemiskinan diberlakukan secara menyeluruh sebagai tematik utama pada pemerintah daerah yang masih memiliki permasalahan kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem.
RB Tematik dapat tercapai optimal dengan perbaikan aspek-aspek enabler RB. Kementerian PANRB juga menyusun strategi percepatan RB Tematik pengentasan kemiskinan di tahun 2024 untuk mempercepat capaian target pengentasan kemiskinan.
"Di tahun 2024 ini Kementerian PANRB juga menyiapkan strategi penguatan program pengentasan kemiskinan dengan membangun kolaborasi dengan mitra strategis untuk mendorong implementasi RB Tematik pengentasan kemiskinan pada pemerintah daerah,” ujarnya saat memberikan sambutan pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Klungkung, di Kabupaten Klungkung, Bali, beberapa waktu lalu.
Erwan mengatakan, Provinsi Bali dan Kabupaten Klungkung diketahui cukup baik dalam menurunkan angka kemiskinan. “Kehadiran Kementerian PANRB bersama dengan Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) adalah untuk memastikan dan memperdalam apakah capaian penurunan kemiskinan yang signifikan di kedua daerah tersebut merupakan kontribusi atas perbaikan yang dilakukan di area enabler,” ungkap Erwan.
Dalam kegiatan tersebut Erwan menyampaikan di level pemerintah provinsi, terdapat lima intervensi utama yang dilakukan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan terutama untuk kemiskinan ekstrem. Pertama, memetakan masyarakat yang tergolong miskin ekstrem. Kedua, menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial.
“Intervensi ketiga adalah meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat. Keempat, menerapkan 'NGROMBO' keroyok kemiskinan ekstrem dengan melibatkan masyarakat, filantropis, orang tua asuh dan stakeholder lainnya. Dan yang kelima adalah memperbaiki akses dan infrastruktur jalan dan air bersih”, ujarnya.
Pada kegiatan yang sama Pj. Bupati Klungkung I Nyoman Jendrika menyampaikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Klungkung diawali dengan identifikasi permasalahan penyebab kemiskinan meliputi tingginya pengangguran, kualitas sumber daya manusia, dan kerugian akibat bencana.
“Adapun intervensi yang dilakukan berdasarkan identifikasi permasalahan adalah pertama, pengendalian kelahiran. Kedua, peningkatan kesempatan kerja melalui beberapa program seperti peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pelatihan, perluasan kerja (padat karya), pelayanan antar kerja, dan perlindungan hak-hak tenaga kerja. Selain itu pemerintah daerah Klungkung juga mengembangkan desa wisata dengan memberdayakan masyarakat setempat sebagai pengelolanya. Ketiga, fasilitasi permodalan dan pelatihan bagi UMKM, dan optimalisasi penanganan bencana,” ujar Nyoman.
Pemerintah Kabupaten Badung juga secara masif melakukan inovasi untuk menurunkan angka kemiskinan dengan penyediaan pelayanan dasar untuk meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, pengentasan kawasan kumuh, dan penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Pada sesi pendalaman tersebut didapatkan informasi bahwa penyelenggaraan RB Tematik di Provinsi Bali dan Kabupaten Klungkung tidak terlepas dari komitmen dan dukungan pimpinan yang cukup kuat. Kedua daerah tersebut menyadari bahwa pengentasan kemiskinan merupakan upaya yang memerlukan energi ekstra.
Kolaborasi lintas instansi menjadi hal yang sangat penting. Secara khusus di Kabupaten Klungkung berlaku penghargaan bagi 5 OPD dengan indeks RB yang tinggi berupa uang pembinaan, dan hukuman bagi 3 OPD dengan indeks RB terendah diumumkan pada Apel HUT KORPRI. Selain itu, terdapat satu unit yang menjadi koordinator untuk mengawal jalannya RB.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo memberikan apresiasi positif terhadap apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Klungkung. "Apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung menunjukkan adanya upaya konkret dalam menurunkan kemiskinan terutama dari sisi inovasi pelayanan publik yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat," tuturnya.
Untuk dapat mencapai dampak yang lebih efektif maka penguatan terhadap aspek data dan sumber daya manusia serta penataan proses bisnis lintas OPD (mensinergikan satu program penurunan beban dengan program pemberdayaannya) didukung dengan pemanfaatan teknologi perlu dilakukan agar akurasi penduduk miskin dan sebaran program yang dilakukan pemerintah semakin andal. Sinergi antara kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat juga perlu dijalankan secara harmonis.
Saat ini permasalahan penurunan kemiskinan salah satunya juga bersumber dari pusat yang mana program bantuan sosial pemerintah pusat tidak terkonsolidasi dengan program di pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat menjadi pioneer bagi daerah lain dalam implementasi RB Tematik Kemiskinan, tentunya dengan penyempurnaan beberapa aspek tersebut.
Eko menyampaikan model pelaksanaan RB Tematik shared outcome multilevel/shared OPD (atau dikenal dengan kinerja bersama lintas OPD) dengan penekanan pada aspek data sebagai elemen utama, sumber daya manusia yang harus kapabel, dan inovasi pelayanan publik yang terkonsolidasi. Ketiga hal tersebut perlu didukung oleh proses bisnis yang tepat dan pemanfaatan teknologi.
Salah satu hal yang menjadi faktor keberhasilan tidak terlepas dari budaya kolaborasi yang harus dibangun secara lintas sektor dan lintas aktor. Pola kolaborasi ini harus sudah ditanamkan sejak proses perencanaan dan penganggaran, sehingga muncul responsibilitas bersama dan sharing sumber daya bersama.
"Sebagaimana pemerintah kedepan akan menuju kepada Platform Governance, yang memungkinkan terjadinya sharing sumber daya satu dengan lainnya untuk mencapai kinerja bersama,"tandasnya. (HUMAS MENPANRB)
