Pin It

20201028 Top 46 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2020

 

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan Top 46 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020. Ke-46 pengelola pengaduan itu terdiri dari 30 instansi pemerintah, 10 Unit Pengelola Pelayanan (UPP), dan enam Outstanding Achievement dalam Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020. 

Kompetisi yang sudah diselenggarakan untuk ketiga kalinya ini bertujuan untuk menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan pengelolaan pengaduan pelayanan publik sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. “Juga untuk mendorong pengelolaan pengaduan yang ideal, sekaligus memberikan penghargaan kepada instansi yang telah mengelola pengaduan dengan baik,” ujar Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, di Jakarta, Rabu (28/10).

Penetapan 46 pengelola pengaduan terbaik itu dilakukan berdasarkan hasil Rapat Pleno Tim Evaluasi tanggal 27 Oktober 2020 sebagai tindak lanjut verifikasi terhadap proposal. Rapat pleno tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri PANRB No. 190/2020 tentang Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020.

Diah menuturkan, meskipun kompetisi ini berlangsung di era pandemi ia berharap kualitas dari hasil verifikasi tidak menurun karena kompetisi ini mengindikasikan pengelolaan pengaduan yang lebih baik. “Disamping membuktikan semakin besar kesadaran instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi publik,” imbuhnya.

Peserta Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020 terdiri dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan unit pelaksana yang menyelenggarakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Kriteria dalam kompetisi ini adalah sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang telah diterapkan selama sekurang-kurangnya enam bulan pada saat pengumuman pendaftaran kompetisi, yaitu Agustus 2020.

Instansi dan unit pelayanan publik yang masuk ke dalam Top 46 selanjutnya akan mengikuti tahapan wawancara di hadapan Tim Evaluasi yang akan dilaksanakan mulai tanggal 9 November 2020 secara virtual. Tahapan wawancara ini bertujuan untuk memperdalam aspek yang berkaitan dengan inisiatif yang diajukan dan capaian dalam setiap aspek pengaduan pelayanan publik sesuai dengan kriteria penilaian yang ditetapkan. Kriteria tersebut antara lain pendorong perubahan, dampak yang terjadi, perubahan dan perbaikan pengelolaan pengaduan, serta keberlanjutan inisiatif.

Sebelumnya, peserta kompetisi sudah melalui tahapan penilaian mandiri dan evaluasi dokumen. Setelah mengikuti tahap wawancara, apabila dianggap perlu dilakukan observasi lapangan untuk mengonfirmasi dan memperdalam informasi yang telah disampaikan dalam proposal, dokumen pendukung, dan presentasi. Setelah serangkaian tahapan tersebut, akan ditentukan 15 pengelola pengaduan terbaik atau Top 15. (del/HUMAS MENPANRB)

 

Top 46 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020

Kategori Outstanding Achievement

  1. Badan Pengawas Obat dan Makanan
  2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
  3. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
  4. Pemerintah Kota Bandung
  5. Pemerintah Kota Banjarmasin
  6. Pemerintah Kota Semarang

 

Kategori Instansi Pemerintah

  1. Kementerian Dalam Negeri
  2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
  4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  5. Kementerian Sekretariat Negara
  6. Badan Kepegawaian Negara
  7. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
  8. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
  9. Pemerintah Provinsi Bali
  10. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
  11. Pemerintah Kabupaten Sleman
  12. Pemerintah Kabupaten Demak
  13. Pemerintah Kabupaten Muara Enim
  14. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
  15. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul
  16. Pemerintah Kabupaten Jombang
  17. Pemerintah Kabupaten Malang
  18. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
  19. Pemerintah Kabupaten Pacitan
  20. Pemerintah Kabupaten Langkat
  21. Pemerintah Kabupaten Ngawi
  22. Pemerintah Kota Pekalongan
  23. Pemerintah Kota Mataram
  24. Pemerintah Kota Mojokerto
  25. Pemerintah Kota Solok
  26. Pemerintah Kota Tangerang
  27. Pemerintah Kota Pontianak
  28. Pemerintah Kota Surakarta
  29. Pemerintah Kota Madiun
  30. Pemerintah Kota Denpasar

 

Kategori Unit Pengelola Pelayanan

  1. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
  2. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  3. Rumah Sakit Umum DaerahBeriman Balikpapan
  4. Kantor Pertanahan Kota Bogor
  5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  6. Rumah Sakit Umum DaerahProf. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
  7. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat
  8. Direktorat Jenderal Kebendaharaan Kementerian Keuangan
  9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak
  10. Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin

Pengumuman dapat diakses pada tautan berikut: https://menpan.go.id/site/berita-terkini/info-terkini/pengumuman-tentang-hasil-penilaian-evaluasi-dokumen-kompetisi-pengelolaan-pengaduan-pelayanan-publik-tahun-2020-jakarta-27-oktober-2020