Minister of Interior and Safety (MoIS) Lee Sang-min dan Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini dalam Ministerial Meeting antara Kementerian PANRB dengan MoIS Korea Selatan, di Jakarta, Jumat (17/06).
JAKARTA – Indonesia melakukan perubahan paradigma menuju tata kelola pemerintahan di masa datang melalui modernisasi birokrasi dengan menerapkan transformasi digital. Dengan kolaborasi Indonesia-Korea, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai strategi untuk membangun pemerintahan berbasis digital.
“Atas kesadaran pentingnya membangun digital government, pemerintah Indonesia telah lama melakukan berbagai upaya dan memperoleh banyak capaian dalam menghadirkan pelayanan publik secara daring, terutama setelah adanya krisis Covid-19,” ujar Minister of Interior and Safety (MoIS) Lee Sang-min dalam Ministerial Meeting antara Kementerian PANRB dengan MoIS Korea Selatan, di Jakarta, Jumat (17/06).
Kolaborasi Indonesia-Korea di bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini telah dilakukan sejak membangun Electronic Government Cooperation Center (e-GCC) di tahun 2016 dan dilanjutkan dengan Digital Government Cooperation Center (DGCC) hingga saat ini. “Korea Selatan memiliki pengalaman panjang terkait peningkatan pelayanan publik. Pengalaman ini dapat dijadikan catatan bagi Indonesia untuk mengurangi trial and error dalam memajukan digital government kedepan,” imbuhnya.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PANRB terus mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital untuk mewujudkan pelayanan prima. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memegang peranan krusial dalam hal transparansi kinerja pemerintah dan mendorong adanya inovasi pada proses birokrasi, sehingga pemerintahan bisa dijalankan secara efisien dan menjadi pemerintahan yang terpercaya.
Mewakili Menteri PANRB, Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini mengatakan bahwa tata kelola pemerintahan di masa datang atau future government memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, harus berfokus pada kebutuhan masyarakat (citizen-centric). Selain itu juga harus berorientasi pada pelayanan publik, pemerintahan yang kolaboratif, pemerintahan digital, dan organisasi yang ringkas dan adaptif.
“Dengan modernisasi birokrasi ini, maka diharapkan dapat memastikan keterpaduan pembangunan digital di Indonesia yang lebih holistik dan komprehensif. Tidak hanya mengatur aspek pemerintahan (digital government), tapi juga mengatur masyarakat dan sektor swasta, serta seluruh komponen bangsa,” jelasnya.
Dalam penerapan SPBE saat ini, dibutuhkan pengembangan e-government yang mengutamakan layanan publik berbasis elektronik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagi pakai sumber daya, termasuk aplikasi, infrastruktur, layanan, dan proses bisnis yang terintegrasi menuju Satu Pemerintahan Digital.
Dalam pertemuan bilateral ini, kedua negara berkesempatan untuk menyampaikan progres dan rencana kerja penyelenggaraan SPBE di Indonesia dan Korea Selatan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui langkah strategis pada penyelenggaraan digital government di masa depan serta menjadi ajang untuk bertukar pengalaman, ilmu, maupun teknologi dari kedua negara guna meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Co-Director Digital Government Cooperation Centre (DGCC) Kim Hyo-Joong menyampaikan beberapa rencana kedepan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PANRB dan DGCC. Terdapat empat proyek utama DGCC di Indonesia mulai dari peningkatan pelayanan publik hingga peningkatan kapabilitas ASN Indonesia terkait digital government.
Di bidang pelayanan publik, Kementerian PANRB bersama DGCC akan mengembangkan pilot project portal pelayanan publik terintegrasi. “Kami akan memberikan pelayanan percontohan seperti mengurus surat kelahiran, kartu keluarga dan surat nikah secara online. Akan dipilih tiga daerah sebagai lokasi pilot project ini,” ungkapnya.
Di bidang lain, akan dilakukan pengembangan pedoman untuk pembentukan dan pengoperasian sistem informasi. Selain itu DGCC akan mengembangkan konten pendidikan Enterprise Architecture (EA) Nasional untuk meningkatkan kapabilitas ASN di bidang itu.
Sementara dari sisi ASN, akan dilakukan pelatihan kapabilitas ASN di bidang digital government. “Untuk meningkatkan daya saing dan tingkat keahliannya, kami akan mengundang beberapa ASN Indonesia untuk mengikuti program pelatihan dan seminar di bidang pemerintahan digital,” pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, MoIS didampingi Sekretaris Kementerian PANRB dan para delegasi juga mengunjungi ruangan DGCC yang bertempat di kantor Kementerian PANRB. Turut hadir dalam pertemuan ini Director General MoIS Suh Bo-ram, Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Tae Sung, First Secretary Korean Embassy Kim Dong-hyun, Co-Director Digital Government Cooperation Centre (DGCC) Kim Hyo-Joong, pejabat dari Embassy of Republic Korea for Indonesia, dan delegasi Korea yang terdiri dari konsultan dan tenaga ahli. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati, para pejabat pimpinan tinggi (PPT) madya dan pratama di lingkungan Kementerian PANRB. (nan/HUMAS MENPANRB)
