Tangkapan layar paparan pada Project Board Meeting kelima antara Kementerian PANRB, KOICA, dan UNDP yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (12/11).
JAKARTA – Memasuki tujuh minggu terakhir di tahun 2020 menjadi alarm bagi proyek kerja sama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan Korea International Cooperation Agency (KOICA) dan United Nations Development Programme (UNDP) untuk menyelesaikan seluruh rencana kerja tahun 2020. Tidak hanya menyelesaikan rencana kerja 2020, kerja sama ini juga telah siap membawa gebrakan melalui beragam proyek di tahun 2021.
Ragam gebrakan tersebut dibahas pada Project Board Meeting kelima yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (12/11). Beberapa proyek yang akan segera diluncurkan pada 2021 adalah technical training bagi operator LAPOR!, pengembangan pembelajaran Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berbasis situs, public communcation champion training, serta invitational training di Korea Selatan.
“Saya berharap dari kegiatan ini, kita semua bisa mendapatkan poin-poin penting yang dapat kita manfaatkan sebagai strategi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kerja sama ini dan tidak melenceng manfaatnya kepada masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan pemerintah,” ujar Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat membuka acara.
Dijelaskan pada awal tahun 2021 mendatang beberapa proyek yang tertunda pelaksanaannya akibat pandemi Covid-19 juga akan segera dieksekusi. Dalam pertemuan itu juga dibahas langkah-langkah yang akan ditempuh pada proyek tahun 2020 yang belum menunjukkan progres menggembirakan.
“Beberapa kegiatan tersebut adalah penunjukkan local coordinator, pendampingan bagi enam daerah proyek kerja sama, pengembangan strategi komunikasi nasional SP4N-LAPOR!, dan pengembangan platform pembelajaran,” terangnya.
Diah berharap adanya komunikasi yang intens antar-pihak, baik yang berada di level eksekutif ataupun rekan-rekan yang berada di level pelaksana harian dapat menjadi solusi bagi keempat proyek itu. Dengan cara ini juga, kendala yang merintangi proyek-proyek tersebut dapat segera diselesaikan tanpa memberi dampak masif.
Selain pola komunikasi antara Kementerian PANRB, KOICA, dan UNDP, Diah juga meminta agar komunikasi dengan enam daerah kerja sama, yakni Provinsi Sumatra Barat, Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi Bali, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Badung lebih dimaksimalkan. Menurutnya, penguatan kapasitas kelembagaan di enam daerah yang menjadi salah satu output kerja sama tidak dapat hanya dilakukan melalui beberapa kali kegiatan pelatihan saja.
Diperlukan upaya luar biasa dari masing-masing pihak agar di akhir kerja sama ini nanti, keenam daerah tersebut dapat menjadi lebih baik, bahkan menjadi percontohan bagi daerah lainnya. Diah mengaku menaruh harapan besar pada koordinator lokal yang akan menjadi pendamping daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan.
Pernyataan Diah, didukung oleh Deputy Resident Representative UNDP Indonesia Sophie Kemkhadze. Ia menjelaskan evaluasi pada kegiatan-kegiatan yang sudah disepakati sangat diperlukan guna memastikan tujuan kerja sama ini dapat terwujud.
“Kita akan sama-sama melihat bagaimana proyek telah berjalan dari triwulan I hingga sekarang. Tidak banyak waktu tersisa hingga akhir tahun, saya berharap kita bisa menyusun rencana kerja untuk tahun depan dan akan segera dimulai saat tahun baru tanpa membuang waktu,” ujar Sophie.
Di akhir sesi, Deputy Country Director KOICA Songjoo Kim menegaskan pentingnya komitmen dari semua pihak agar proyek kerja sama yang telah disepakati dapat berjalan sesuai dengan rencana. “Saya ingin menyampaikan bahwa kita telah berhasil membuat roadmap SP4N-LAPOR!. Sekarang kita ada di tahap yang sangat penting untuk menerapkan roadmap tersebut. Mari kita bekerja keras dan bersinergi,” tandasnya. (rum/HUMAS MENPANRB)
