Suasana pelaksanaan DGCC Mid-term Report Meeting Tahun 2024, di Jakarta, Kamis (31/10).
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjalin kerja sama dengan Korea Selatan melalui Ministry of the Interior and Safety (MOIS) dan National Infomation Society Agency (NIA) dengan membentuk Digital Government Cooperation Center (DGCC). Seiring dengan upaya integrasi layanan digital yang dikerjakan pemerintah, tahun ini DGCC fokus mengerjakan tiga kegiatan yaitu Rekomendasi Pembangunan Identitas Digital (Digital ID) serta Rekomendasi Pemanfaatan Big Data dan Artificial Intelligence (AI), serta dalam antisipasi menuju penyusunan RPJMN 2025-2029, juga Kegiatan Rekomendasi Peta Rencana Pemerintah Digital 2025 - 2029.
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo mengungkapkan kerja sama Indonesia–Korea Selatan telah menghasilkan fondasi yang kuat bagi pengembangan pemerintahan berbasis elektronik. kegiata kerjasama yang sudah terjalin selama ini diantaranya mencakup penyusunan peta rencana pemerintahan digital, perancangan strategi pengembangan portal pelayanan publik, pengembangan arsitektur SPBE, dan peningkatan kapabilitas SDM bertalenta digital.
“Lewat kerja sama yang terjalin kuat dengan Pemerintah Korea Selatan, Indonesia mencatatkan prestasi membanggakan dalam UN E-Government Survey 2024, meraih peringkat 64 di antara 193 negara anggota PBB, melompat 13 peringkat dari posisi 77 pada tahun 2022,’ ujarnya saat membuka DGCC Mid-term Report Meeting Tahun 2024, di Jakarta, Kamis (31/10).
Cahyono menambahkan momentum yang terjadi saat ini merupakan peluang emas, mengingat pesatnya perkembangan di bidang digital, seperti digital ID, platform pertukaran data, dan pembayaran digital, serta keterlibatan seluruh kementerian dan Govtech. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga memiliki komitmen yang kuat untuk mengakselerasi transformasi digital utamanya yang berkaitan dengan pemerintahan berbasis digital (Digital Government) dan sistem pemerintahan yang cerdas (smart government system).
“Poin ke-7 dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden menekankan pentingnya tata kelola digital. Kami berharap kolaborasi antara Tim Koordinasi SPBE Nasional dengan kementerian/lembaga maupun Pemerintah Korea Selatan akan terus dilanjutkan dan kita bersama bisa meningkatkan kualitas layanan berbasis digital kepada masyarakat,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Digital ID Project Manager Kim Young-Tak menjelaskan proyek Digital ID yang dikerjakan DGCC bertujuan untuk mengintegrasikan layanan digital dan mempercepat layanan digital terintegrasi di Indonesia melalui peningkatan efisiensi administrasi dan kenyamanan masyarakat. Tim proyek Digital ID juga mengidentifikasi aspek keamanan dan bagaimana Digital ID dapat terus dikembangkan di masa depan.
Dalam penjelasannya disebutkan bahwa Pemerintah Indonesia telah menyadari bahwa ID digital adalah kunci untuk transformasi digital layanan e-government dan sangat mendorong pemanfatannya. Saat ini yang perlu dilakukan adalah upaya tambahan untuk teknologi keamanan dan kebijakan keamanan untuk mempercepat hal tersebut. Selain itu, kegiatan promosi juga harus dilakukan secara paralel untuk mengamankan kepercayaan publik.
Tim ahli proyek Digital ID saat ini sedang membangun Proof of Concept (PoC) untuk mendemonstrasikan teknologi dan proses inti yang digunakan dalam proyek ini. Tim ahli akan memberikan data dan dukungan teknis bagi INA Digital untuk pengembangan sistem yang dapat diterapkan pada layanan INApas di masa mendatang. Setelah menyelesaikan PoC Digital ID, tim akan melaporkan perkembangan proyek terkait kerangka kerja keamanan Digital ID yang sedang dikonsultasikan.
“Apabila Digital ID yang telah ada saat ini diperkuat dengan teknologi keamanan yang mumpuni maka kepercayaan publik pada produk layanan pemerintah juga akan semakin baik,” ucapnya.
Masterplan, AI/Bigdata Project Manager Min Kyung-Joo menjabarkan mengenai kemajuan proyek penyusunan rencana induk atau masterplan pemerintahan digital dan strategi peningkatan layanan publik melalui pemanfaatan AI/Big Data. Dijelaskan, penyusunan rencana induk atau master plan sudah mencapai tahap akhir dengan melakukan analisis situasi terkini, analisis studi kasus, penetapan strategi dan model tujuan pemerintahan digital, serta mengidentifikasi project project strategis. Saat ini, pihaknya sedang mengerjakan tahapan dalam roadmap.
“Dengan munculnya pemerintahan baru, di masa yang penting ini, saya berharap bahwa proyek penyusunan master plan pemerintahan digital dan strategi pemanfaatan AI/Big Data dalam layanan publik dapat menjadi tonggak penting dalam transformasi digital dan inovasi layanan di Indonesia,” ujarnya.
Co Director DGCC Kim Hyo-Joong menyampaikan apresiasi atas kerja sama erat yang terjalin antara Indonesia-Korea utamanya dalam membangun ekosistem pemerintahan berbasis elektornik yang telah berjalan selama ini. Ia berharap ke depan kerja sama Indonesia-Korea dapat terus diperkuat dan mencakup bidang-bidang lainnya.
“Kami yakin bahwa kerja sama ini akan berperan penting dalam membantu pemerintah Indonesia melakukan lompatan baru. Ke depan, kami berharap dapat terus berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai hasil yang optimal,” tuturnya. (rum/HUMAS MENPANRB)
