Ketua Tim Panel Independen KIPP 2021 JB Kristiadi, pada acara Peluncuran KIPP Tahun 2022, yang disiarkan langsung dari akun YouTube Kementerian PANRB, Kamis (24/02).
JAKARTA – Sudah kesembilan kalinya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) digelar. Ajang tahunan yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ini diharapkan bisa memetakan inovasi yang dibutuhkan pada masa depan.
Sejak tahun 2014, ada 19.451 inovasi yang pernah mendaftar di KIPP serta terdata dan terinventarisasi oleh Kementerian PANRB. “KIPP harus bisa memetakan inovasi. Kita lakukan analisis data, mana inovasi yang dibutuhkan di masa mendatang. Yang terpenting adalah bisa memuaskan masyarakat, dan ada bukti nyata terjadinya perubahan,” ujar Ketua Tim Panel Independen KIPP 2021 JB Kristiadi, pada acara Peluncuran KIPP Tahun 2022, yang disiarkan langsung dari akun YouTube Kementerian PANRB, Kamis (24/02).
Menurut pakar administrasi publik ini, inovasi menciptakan ekosistem birokrasi yang efisien dan dinamis. Mewujudkan reformasi birokrasi berkelas dunia tak bisa lepas dari peran inovasi di bidang pelayanan.
Dalam hal ini, Kristiadi meminta pemerintah untuk berkaca pada sektor swasta. Ia mengatakan perusahaan swasta akan ‘mati’ jika tidak ada inovasi. Sebaliknya, pemerintahan akan tetap berjalan meski tanpa inovasi berkelanjutan.
Kristiadi memberikan contoh sederhana tentang Nokia yang sempat menguasai pasar telepon genggam beberapa dekade silam. Namun karena terlena di zona nyaman, Nokia kalah dengan Samsung yang berinovasi menggunakan sistem operasi Android.
“Paradigma harus kita ubah, pemerintah tanpa inovasi juga akan kalah,” tegas Kristiadi. Terlebih semakin majunya teknologi, meluasnya jangkauan pelayanan, dan semakin cerdasnya masyarakat Indonesia, publik akan menuntut pelayanan yang lebih berkualitas. Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang ringkas dan cepat tersebut yang harus dijawab dengan inovasi.
Di masa mendatang, inovasi akan mengikis pemberitaan mengenai keburukan birokrasi yang memperlambat pelayanan masyarakat. Ekosistem birokrasi yang efektif dan dinamis bisa diwujudkan dengan inovasi pada berbagai bidang pelayanan.
Namun inovasi tidak serta merta harus pada bidang teknologi informasi. Tidak bisa menyamaratakan kebutuhan inovasi di Jakarta dengan di pedesaan. Peserta kompetisi tahunan ini harus tajam melihat kebutuhan daerahnya, serta area mana yang membutuhkan inovasi.
Inovasi bisa dilakukan dengan cara sederhana dan melibatkan masyarakat. Misalnya, ada suatu daerah yang menciptakan inovasi bagi para ibu hamil. Di desa itu, ibu hamil yang hendak melahirkan memasang bendera di depan rumahnya, kemudian setiap pria yang memiliki sepeda motor harus bersiap mengantar ibu tersebut ke puskesmas terdekat.
Di sisi lain, sistem penilaian proposal inovasi juga menerapkan teknologi. Anggota Tim Evaluasi KIPP E.S Margianti mengungkapkan, nilai tidak diberikan secara manual. Namun ada sistem yang bisa menentukan nilai dari aspek tertentu. “Bagaimana manfaatnya, bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan, sudah ada aturannya. Kita tidak menilai secara manual,” ungkap Margianti, yang juga Rektor Universitas Gunadarma. (don/HUMAS MENPANRB)
