JAKARTA - Menteri PANRB Azwar Abubakar mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa menjadi tempat belajar bagi instansi lain dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). ”Saya optimis reformasi birokrasi di kementerian ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Menteri PANRB saat menyaksikan pemaparan sistem AKIP KKP, di Kementerian PANRB, Jumat (23/08).
Menurut Azwar Abubakar, laporan AKIP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sangat baik ini merupakan hasil kerja keras yang patut dicontoh oleh K/L lain. Ini merupakan bukti konkret dari apa yang telah dilakukan oleh KKP. “Bahkan Kementerian PANRB juga perlu mencontoh langkah-langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan ini,” tambahnya.
Diakui, banyak instansi pemerintah yang meminta nilai A, karena hal ini merupakan prestise. Namun secara tegas Azwar mengatakan bahwa pihaknya tidak memperjual belikan nilai. “Kita siap membantu melakukan pembinaan. Tapi kita tidak memperjualbelikan nilai,” ucapnya.
Seperti diungkapkan oleh Sekjen KKP Syarif Widjaya, dari laporan hasil evaluasi (LHE) AKIP tahun 2009, KKP mendapat nilai C, kemudian tahun 2010 mendapat nilai CC dan tahun 2012 mendapat nilai B.
Perbaikan nilai itu tak lepas dari kerja keras jajarannya, antara lain dengan perbaikan perencanaan kinerja dengan menerapkan balaned scor card (BSC) sebagai alat pengukuran kinerja. Riview renstra KKP dan indikator kinerja utama dengan menggunakan BSC. Selain itu, revisi dan penetapan kinerja tahun 2013 berjenjang eselon II dan I. “Penyusunan RKKL berdasarkan IKU. Sementara target kinerja dilakukan pengukuran per triwulan,” tambahnya.
Capaian ini, menurut sekjen juga dikarenakan visi KKP telah dibagi habis hingga level individu, sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh elemen di KKP akan mencapai visi yang sama dengan peran dan porsinya masing-masing.
Disamping itu, apa yang telah dilakukan upaya perbaikan AKIP di KKP meningkatkan kualitas dan manfaat pengukuran kinerja, dengan menetapkan pedoman data kinerja melalui peraturan menteri. “Kami juga telah menyempurnakan kontrak kinerja individu yakni SKP plus dan menggunakan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja sampai pada tingkat individu,” tutur Syarif.
Dalam perbaikan AKIP, KKP memanfaatkan pelaporan kinerja LAKIP telah menyajikan evaluasi, analisis dan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya dan jangka menengah. LAKIP juga telah menyajikan rekomendsi yang digunakan untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta peningkatan kinerja.
Selain penilaian SAKIP, KKP meraih opini WTP dari tahun 2010 – 2012, tahun 2012 nilai integritas pelayanan publik KKP 6,89 dengan indek integritas unit usaha layanan perijinan perikanan Ditjen Perikanan Tangkap 7,25. Sedangkan nilai inisiatif anti korupsi 7,464. “tahun ini kami juga mendapat penghargaan Wirakarya dari Presiden RI, terkait beberapa inovasi teknologi bidang kelautan dan perikanan,” tambah Syarif. (swd/HUMAS MENPANRB)
