JAKARTA - Reformasi birokrasi merupakan kebijakan jangka panjang, yang tidak bisa dilihat hasilnya dalam waktu singkat, dan hasilnya baru bisa dilihat paling cepat dua puluh tahun ke depan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, mengingat seorang Presiden hanya boleh menjabat paling lama dua periode, atau 10 tahun.Salah satu ganjalan menjelang pemilihan Presiden tahun 2014, adalah belum rampungnya sejumlah peraturan perundangan yang merupakan pilar kebijakan reformasi birokrasi itu sendiri, antara lain RUU Aparatur Sipil Negara (ASN), RUU Administrasi Pemerintahan dan beberapa RUU lain. Kehadiran undang-undang tersebut sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan kebijakan yang bersifat jangka panjang, seperti reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.
Lepas dari siapa yang akan menjadi Presiden pada tahun 2014 mendatang, namun reformasi birokrasi yang saat ini baru seumur jagung harus menjadi prioritas bagi pimpinan Negara. Saat ini, sejmlah RUU juga tengah dibahas, dan sebagian masih dalam pembahasan di tingkat pemerintah.
RUU Administrasi Pemerintahan dan RUU ASN merupakan produk hukum yang sebenarnya ditunggu-tunggu DPR, tetapi hingga kini masih dalam pembahasan di tingkat pemerintah. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan masuk ke pembahasan di siding Kabinet,” ujar Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo.
Untuk memastikan agar reformasi birokrasi tetap menjadi komitmen pemerintah periode 2014 – 2019, bukan saja peraturan perundangan yang perlu didorong agar bisa segera disahkan oleh DPR. Menurut Eko Prasojo, perlu dibangun koalisi besar dari seluruh elemen masyarakat dalam rangka mendorong, memantau, dan mengawasi pelaksanaan refomasi birokrasi (RB). “Tidak ada jalan lain untuk menggunakan kekuatan masyarakat,” tutur Eko Prasojo ketika membuka Workshop “Toward A Strategy for Facilitating Bureucratic Reform” di Jakarta Senin (29/4).
Workshop dihadiri oleh kalangan Pemerintah, LSM, dan Lembaga Kerjasama Internasional dengan ini bertujuan untuk memperkenalkan metoda Aplikasi EIDOS, dipandu oleh Konsultan Internasional Adrian Taylor sebagai tool berbasis IT yang membantu penyelesaian permasalahan reformasi birokrasi.
Dalam acara tersebut juga membicarakan kemungkinannya dapat digunakan untuk membantu Instansi Pemerintah dan LSM dalam melakukan pemecahan masalah reformasi birokrasi, selain sebagai ajang untuk saling tukar pengalaman perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian/Lembaga. (im/HUMAS MENPANRB)
