Sekretaris Kemeterian PANRB Rini Widyantini dalam Rapat Koordinasi Penerapan SPBE untuk mempercepat penanganan stunting, secara virtual, Selasa (03/01).
JAKARTA – Pemerintah tengah mengakselerasi penurunan angka stunting di Indonesia, sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Terbatas kemarin. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) langsung bergerak mengakselerasi arahan Presiden dengan menentukan daerah yang dapat dijadikan pilot project bagi daerah lainnya.
“Dalam upaya mengakselerasi penurunan stunting, diperlukan daerah untuk menjadi pilot project yang dianggap mampu menurunkan angka stunting, ditunjang dengan perolehan nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang baik,” ujar Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini dalam Rapat Koordinasi Penerapan SPBE untuk mempercepat penanganan stunting, secara virtual, Selasa (03/01).
Rini menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden setidaknya ada 50 daerah yang menjadi pilot project penurunan stunting. Oleh karenanya diperlukan berbagai kriteria untuk penentuan ke-50 daerah tersebut, diantaranya memiliki nilai SPBE yang baik, memperoleh Indeks Gizi Seimbang (IGS) yang baik, dan komitmen yang kuat dari para pimpinan.
Dikatakan bahwa daerah yang akan ditetapkan menjadi pilot project akan mereplikasi Sistem Pencegahan Stunting (SIMPATI) yang merupakan kolaborasi Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Telkomsel. Oleh karenanya daerah yang akan menjadi pilot project harus memiliki indeks SPBE yang baik guna mempermudah replikasi di daerah yang angka stunting-nya masih tinggi.
Sementara itu Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Endang Sumiwi mengatakan, data indeks SPBE dapat dikolaborasikan dengan data indeks IGS, sehingga dapat menjadi rujukan penentuan daerah mana yang berpotensi menjadi pilot project. Dirinya pun menyampaikan bahwa jumlah pilot project sebanyak 50 daerah dapat ditambah pada jangka waktu tertentu. Jika semakin banyak daerah yang dapat dijadikan percontohan, maka daerah lain juga dapat memilih daerah yang dianggap paling dekat dan paling relevan dengan wilayahnya dalam hal penurunan stunting.
“Jumlah pilot project untuk saat ini bisa 50 daerah terlebih dulu, nanti setelah tiga bulan kemudian bisa ditambah daerah lainnya yang bisa dijadikan percontohan, dan begitu seterusnya," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto menyampaikan bahwa pihaknya juga telah menetapkan setidaknya ada 12 provinsi prioritas untuk penurunan stunting. Oleh karena itu dirinya berpendapat agar 50 daerah pilot project yang akan ditetapkan, dapat mewakili ke-12 provinsi prioritas.
Penggunaan SIMPATI sebagai salah satu platform penurunan stunting, diawali dari upaya pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menurunkan angka stunting di wilayahnya secara cepat tanpa harus sosialisasi kebanyak tempat. Setidaknya terdapat empat substansi yang ada SIMPATI, yakni integrasi posyandu; diakses secara pentahelix; data yang realtime; dan penggunaan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.
“Unsur yang tidak kalah penting adalah komitmen kepala daerah, tidak ada artinya replikasi kalau komitmennya rendah. Dengan SPBE, SIMPATI dibawa ke daerah-daerah untuk diajarkan bagaimana menggunakannya, tentunya didampingi tim dari Kabupaten Sumedang dan Telkom, yang jelas komitmennya harus kuat,” pungkasnya. (byu/HUMAS MENPANRB)
