Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo saat menerima audiensi dengan Kepala BNN Petrus Reinhard Golose bersama jajaran, di Kantor Kementerian PANRB, Senin (01/02).
JAKARTA – Di berbagai kesempatan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo sering mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkotika. Tak hanya kesadaran diri yang diperlukan, namun juga sinergisitas dan komitmen antar-instansi pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh elemen untuk memeranginya.
Menteri Tjahjo menyatakan dukungannya kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk terus memberantas peredaran narkotika di kalangan masyarakat maupun ASN. Sanksi tegas diberlakukan kepada ASN yang tersandung kasus narkotika.
“Atensi Bapak Presiden RI Joko Widodo cukup besar. Perlu ada gerakan, perlu ada penekanan, perlu untuk menyadarkan termasuk penindakan yang tegas dan yang berkaitan dengan rehabilitasi,” ujarnya saat menerima audiensi dengan Kepala BNN Petrus Reinhard Golose bersama jajaran, di Kantor Kementerian PANRB, Senin (01/02).
Menurutnya, persoalan narkotika telah menjadi ancaman semua generasi. Untuk itu, Kementerian PANRB di bawah kepemimpinannya siap mendorong apa yang menjadi kebijakan serta roadmap BNN, baik dari sektor kelembagaan, SDM, dan lainnya
Pada kesempatan tersebut, Kepala BNN Petrus Reinhard Golose mengapresiasi langkah-langkah serta dukungan Menteri PANRB bersama jajaran dalam mendukung upaya pemberantasan narkotika menuju Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar). Disampaikan, persoalan narkotika tidak kunjung berkesudahan. Ia juga menyampaikan bahwa sinergi banyak pihak sangat penting untuk menekan penyalahgunaan narkotika terutama pada generasi muda.
“Kami dari BNN mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Menteri PANRB berkaitan dengan war on drugs, perang terhadap narkoba untuk menuju Indonesia Bersinar. Indonesia Bersih Narkoba,” pungkasnya.
Acara tersebut dihadiri Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, Plt. Staf Ahli bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin, Staf Khusus Menteri PANRB bidang Penanganan Antikorupsi Rakhmad Setyadi, serta Staf Khusus Menteri PANRB bidang Pelayanan Publik dan Umum Saifudin Latief. Hadir dari jajaran BNN, Sekretaris Utama BNN Dunan Ismail Isja dan Inspektur Utama BNN Eko Daniyanto. (byu/HUMAS MENPANRB)
