Palembang - Perbaikan kualitas pelayanan publik didaerah baik Kabupaten maupun Kota dapat dilaksanakan dengan waktu yang tidak terlalu lama apabila ada komitmen dari para pimpinan. Sebagai pucuk tertinggi, pimpinan dirasa dapat menjadi sebuah motivator bagi para pegawai sebagai penyelenggara layanan untuk dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik.
“Komitmen pimpinan atau kepala daerah merupakan sebuah kunci untuk perbaikan kualita pelayanan publik. Dengan komitmen tersebut, para pegawai pemerintah dapat secara aktif melakukan perbaikan melalui inovasi pelayanan publik,” kata Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa saat memberi sambutan pada acara penandatanganan perjanjian teknis pembentukan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan GIZ Transformasi, di Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (13/10).
Ia menyampaikan bahwa komitmen dari Gubernur Sumatera Selatan telah terlihat, ditambah oleh dukungan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipimpin oleh Sekda Pemproc Sumsel. Dengan demikian diharapkan perbaikan kualitas pelayanan publik dapat terwujud di Pemprov Sumsel dalam waktu yang tidak lama lagi.
Penunjukan Prov Sumsel sebagai wilayah yang akan dibangun JIPP bukan tanpa sebab, Deputi Diah menyampaikan bahwa faktor pemilihan sumsel dikatenakan adanya komitmen dari pimpinan serta banyaknya inovasi pelayanan publik yang lahir diwilayah tersebut. Diharapkan melalui pembangunan JIPP tersebut, Prov Sumsel menjadi role model bagi provinsi lain untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama Sekda Provinsi Sumsel Nasrun Umar menyatakan kesiapannya untuk memikul tanggung jawab dalam hal pembangunan JIPP. Menurutnya dengan adanya JIPP akan memberi pemahaman bagi kabupaten dan kota yang ada di Sumsel untuk menciptakan inovasi pelayanan publik. Dengan demikian segala bentuk perizinan dan layanan dapat semakin mudah dan roda ekonomi di Sumsel dapat berjalan lebih baik lagi.
“Insyallah kami siap memikul tanggung jawab ini, demi perbaikan kualitas pelayanan publik di wilayah Sumatera Selatan. Diharapkan juga nantinya taraf hidup masyarakat dapat lebih baik karena segala perizinan dan layanan dapat dilakukan lebih mudah lagi,” ujarnya. (byu/HUMASMENPANRB)
