JAKARTA – Komitmen kuat (political will) dari pimpinan, mulai dari Menteri, Sekretaris Jenderal dan para pejabat eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan faktor penentu instansi itu memperoleh nilai A dalam laporan hasil evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun ini.
Auditor Madya Itjen KKP Ono Juarno mengatakan, selain itu, Inspektorat Jenderal membentuk kelompok kerja (Pokja) pengawasan penerapan SAKIP. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan evaluasi kinerja, selalu mengadakan pertemuan (gelar pengawasan) untuk meningkatkan pemahaman substansi terhadap rekomendasi hasil evaluasi AKIP. “Kami mengahadirkan narasumber dari Kementerian PANRB, dan bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal,” ujar Ono Juarno dalam paparannya pada acara Diseminasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pusat, di Jakarta, Rabu (04/12).
Di tempat yang sama, Kabid Program dan Kegiatan IV, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Setjen kemenkeu Supendi mengatakan, untuk memperoleh nilai A atau lebih tepatnya mempertahankan, bukan pekerjaan yang mudah. Semua harus berpacu pada komponen SAKIP, yaitu rencana strategis (renstra), rencana kinerja (RKT), penetapan Kinerja (PK) dan Pengukuran Kinerja. "Kami mengelola kinerja dengan sistem berbasis balanced scorecard," ujar Supendi saat memberikan paparan pada kegiatan desiminasi (SAKIP).
Ditambahkan, balanced scorecard untuk mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja. Kemenkeu juga selalu menyelaraskan sistem pengukuran kinerja organisasi dengan kinerja individu (PNS) berdasarkan PP 46/2011. (gin/HUMAS MENPANRB)
