Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat menjadi keynote speaker dalam acara Launching Hasil SPI 2021, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/12).
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja meluncurkan hasil survei penilaian integritas (SPI) 2021. Survei ini dilakukan untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo selaku koordinator aparatur sipil negara (ASN) mengapresiasi peluncuran hasil survei tersebut. Menurutnya, pembangunan integritas pada instansi pemerintah perlu mendapat perhatian yang serius.
“Nilai integritas yang mengakar dan tertanam kuat pada seluruh aparatur adalah kunci pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme (KKN),” ujar Menteri Tjahjo saat menjadi keynote speaker dalam acara Launching Hasil SPI 2021, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/12).
Lebih lanjut dikatakan, aparatur pemerintah yang memiliki nilai integritas akan selalu menghindarkan diri dari upaya menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan yang mengarahkan pada tindak pidana korupsi. Jika dipegang teguh oleh setiap individu, nilai integritas tersebut akan menjadi budaya organisasi yang kokoh dan membuat tindakan koruptif terkikis.
Untuk diketahui, di tahun 2021 Kementerian PANRB berkolaborasi dengan KPK melakukan integrasi terhadap Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan SPI menjadi New-SPI. Menteri Tjahjo menyampaikan bahwa New SPI akan menjadi salah satu indikator dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2021.
“Kemudian dengan New SPI ini dimana survei penilaian integritas berkaitan dengan korupsi dan sistem anti korupsi dengan pemanfaatan New SPI akan menjadi salah satu indikator dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun 2021 ini, dan juga menjadi indikator dalam mengukur sasaran terciptanya birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN,” tutur Tjahjo.
Tjahjo menambahkan hasil integrasi survei menciptakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dengan baik, dengan cermat, serta meningkatkan kualitas hasil data survei, tidak berbeda meningkat kredibilitas evaluasi reformasi birokrasi, pengembangan strategis penegakan integritas lebih sinergis, kolaboratif dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan bahwa survei penilaian integritas ini juga berdasarkan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dimana SPI ditargetkan diangka 70.
Dijelaskan, SPI melibatkan 640 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, yakni terdiri dari 98 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, 508 kabupaten/kota, dan 255.010 responden. “Saya kira survei ini, survei terbesar yang kita lakukan,” ujar Firli.
Firli berharap, SPI dapat memberikan masukan kepada anak bangsa yang berperan dalam melaksanakan orkestrasi pemberantasan dan pencegahan korupsi. “Sehingga kita akan gunakan dan kita akan manfaatkan hasil Suvei Penilaian Integritas untuk koreksi dan perbaikan kita dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” imbuh Firli.
Apresiasi juga disampaikan oleh Firli kepada pihak terkait, kementerian/lembaga dan khususnya kepada Badan Pusat Statistik (BPS). “Atas bantuan rekan-rekan semua, kementerian/lembaga kami sungguh menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya khusus kepada BPS kami pun menyampaikan ucapan terimakasih yang mendalam. SPI juga dilaksanakan berkat bantuan Bapak/Ibu sekalian,” ungkapnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Acting Country Director World Bank of Indonesia and Timor Leste Iwan Gunawan, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Staf Khusus Menteri bidang Penanganan Radikalisme Tony Surya Putra. (nan/fik/HUMAS MENPANRB)
