LAMPUNG - Seluruh pimpinan pemerintah se Provinsi Lampung berkomitmen untuk membangun zona integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk mewujudkan tata kelola pemeirntahan yang baik dan bebas dari korupsi. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh Gubernur Lampung Sjacroedin ZP, yang diikuti oleh 14 Bupati/Walikota se Provinsi Lampung, Rabu (27/03).
Penandatanganan ZI tersebut disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar, Anggota Ombudsman RI Petrus Beda Peduli, dan Direktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dedie A. Rachim. Acara tersebut menjadi lebih istimewa, karena pimpinan DPRD Pemprov Lampung, dan pimpinan DPRD dari 14 kabupaten/kota se provinsi itu juga ikut menandatanganai pencanangana zona integritas (ZI).
Menteri PANRB dalam kesempatan itu mengatakan bahwa pencanangan zona integritas ini merupakan awal yang baik untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani, yang merupakan tujuan dari reformasi birokrasi. “Saya yakin, komitmen para pucuk pimpinan birokrasi di Lampung ini bias menjadi suatu awal gerakan reformasi birokrasi,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung mengajak seluruh bupat, walikota, dan pimpinan DPRD untuk lebih mencermati, dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan, pasca penandatanganan pakta integritas ini. “Kalau teken-teken saja, itu sudah biasa. Tetapi jangan sampai, sekarang ramai-ramai teken, sebentar lagi ada yang dipanggil KPK,” ujarnya. (ags/HUMAS MENPANRB)
