
JAKARTA – Pondasi dalam suatu manajemen kinerja merupakan hal vital dalam pembangunan yang berbasis kinerja. Harus dipikirkan terlebih dulu untuk apa perubahan itu dan apa yang akan diubah. Tidak sekadar laporan kegiatan, tapi laporan kinerja yang mengakuntabilitaskan janji kinerja seperti yang disebutkan dalam dokumen perencanaan.
Asdep Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Ronald Andrea Annas mengatakan, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tidak sekadar catat mencatat. Tapi harus berorientasi menerapkan manajemen kinerja ke dalam Sistem AKIP. Selain itu, yang mau ditekankan adalah paradigmanya untuk mengubah sesuatu, dengan menyiapkangoal setting untuk mencapai kondisi yang diinginkan, baru kembali ke planning, do, check, dan action (PDCA).
“Jangan bikin apa-apa sebelum ada pondasi. Jangan bikin program apapun, jangan pikirkan kegiatan apapun sebelum tahu untuk apa perubahan tersebut. Apa yang mau diubah untuk menjadi lebih baik lagi,” ujarnya saat memberi pengarahan pada Diseminasi Sistem AKIP dan Diseminasi Evaluasi AKIP, Rabu (04/12).
Dikatakan, sejak jaman Indonesia merdeka sudah melakukan perencanaan sampai pelaporan. “Tapi yang diharapkan bukan hanya perencanaan biasa. Harus ada ukuran kinerja, baru pelaporan outcome dan evaluasi,” imbuhnya.
Salah satu contohnya melalui diseminasi sistem AKIP dan diseminasi evaluasi AKIP, yang ditujukan agar setiap instansi dapat bergerak cepat untuk mendapat predikat A pada hasil evaluasi LAKIP-nya.
Permasalahannya, lanjut Ronald, instansi kadang bekerja tidak berorientasi pada outcome. Namun bergantung pada kinerja pihak lain, juga tidak konsisten antara dokumen-dokumen perencanaan dengan sasaran yang tidak tepat dari organisasi ke unit kerja. “Hindari tujuan kegiatan yang hanya berujung pada output atau proses, kecuali output yang monumental dengan tujuan yang harus lebih tinggi daripada sasaran,” ujarnya. (bby/HUMAS MENPANRB)
Berita Terbaru
03.Okt.2025
Menteri PANRB Dukung Digitalisasi ANRI, Arsip jadi Bahan Perumusan Kebijakan Strategis Masa Depan
03.Okt.2025
Audiensi Kepala ANRI
03.Okt.2025
Rapat Penguatan Kelembagaan Sekolah Rakyat
02.Okt.2025
Pemerintah dan DPR Sepakati Penguatan Transformasi Kelembagaan Kementerian BUMN Menjadi BP BUMN
02.Okt.2025
Rapat Paripurna DPR RI
01.Okt.2025
Menteri PANRB: Mudahkan Layanan Publik Pelaku Perjalanan ke Indonesia, Pemerintah Luncurkan "All Indonesia"
01.Okt.2025