SYDNEY - Pelayanan publik optimal bukan hanya karena peran pemerintah, tapi juga karena adanya partisipasi aktif warga masyarakat. Contohnya dalam layanan transportasi publik di kota metropolitan Sydney yang berpenduduk 4,34 juta dengan luas wilayah 12 ribu km2. Semua jalanan di Sydney lancar dan bebas macet. Jalan menjadi ruang publik yang aman untuk digunakan, bukan hanya oleh pemilik kendaraan tetapi juga oleh pejalan kaki.
Kok bisa ya ? Ternyata hal itu terjadi berkat sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Di satu sisi pemerintah menyediakan infrastruktur yang lengkap dan memadai, seperti jalan, pedestrian dan sarana transportasi umum (bis, kereta api dan monorail). Di sisi lain masyarakat berpartisipasi aktif menjaga ketertiban di jalan, serta membiasakan jalan kaki dan menggunakan transportasi umum.
Yang tidak kalah penting adalah penegakan aturan. Setiap pelanggaran lalu lintas dikenakan tindakan tegas dengan membayar denda. Denda ditagihkan langsung ke pihak pelanggar secara otomatis. Hal tersebut dilakukan karena penindakan atas pelanggaran lalu lintas dilakukan secara elektronik. Untuk memantau lalu lintas, di setiap sudut kota Sydney sudah dipasang CCTV.
Ada hal menarik lain yang patut menjadi perhatian dan dicontoh, yakni layanan transportasi dan pengelolaan lalu lintas disana ramah bagi penyandang disabilitas. Di stasiun kereta, pemberhentian bis, di dalam kereta dan di bis misalnya, disediakan fasilitas dan tempat khusus bagi kaum difabel. Di Sydney yang merupakan Ibukota Negara Bagian New Soth Wales ini, jumlah bukan lagi ukuran, setiap warga negara mendapatkan pelayanan terbaik.
Bagaimana kondisi transportasi publik di Indonesia, seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya serta kota-kota besar lainnya ?. Saatnya kita berbenah bersama. Pemerintah dan masyarakat harus bahu membahu. Pemerintah bukan "Superman" yang bisa mengatasi semua persoalan tanpa dukungan masyarakat, demikian juga masyarakat tidak mungkin mendapatkan pelayanan yang bagus tanpa pemerintahan yang baik dan bersih.
Pemerintahan adalah proses timbal balik yang sinergis antara pemerintah dengan warga masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita berbenah. Saatnya kita berubah dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik. (hs/HUMAS MENPANRB)
