Pin It

20130228 01

JAKARTA - Istilah lelang jabatan semakin populer di telinga masyarakat, dalam beberapa waktu belakangan. Terlebih ketika Gubernur DKI Jakarta berencana melakukan lelang jabatan untuk lurah dan camat. Berbagai tanggapan muncul, mulai dari yang mendukung, sampai yang belum memahami maknanya.

Sebenarnya, lelang jabatan yang dimaksudkan adalah promosi  jabatan secara terbuka (open promotion) bagi pejabat birokrasi pemerintahan. Berawal dari open promotion yang dilakukan Kementerian PAN-RB untuk mengisi jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan pejabat eselon I di Kementerian PAN-RB.

            Keberhasilan itu dijadikan model dalam manajemen pembinaan karir SDM aparatur, yang selanjutnya dimasukkan dalam program percepatan reformasi birokrasi. Bahkan, kebijakan itu dijadikan salah satu muatan dalam RUU Aparatur Sipil Negara  (ASN). Sistem ini menyebutkan bahwa  pembinaan karier PNS dilaksanakan tertutup dalam arti negara, dengan pengertian terbuka antar instasi pemerintah. Itulah  yang mendorong agar promosi jabatan secara terbuka harus segera dilaksanakan.    

Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar mengatakan, melalui promosi secara terbuka, kita akan mendapatkan pejabat struktural yang profesional, memiliki kompetensi tinggi, berkinerja baik,   berintegritas, dan  sesuai  harapan organisasi. ”Dengan kata lain  kita akan mendapatkan pejabat struktural terbaik diantara yang baik,” ujarnya pada acara ”Dialog Kebangsaan”  di RRI Jakarta Rabu, (27/02).

Dalam kesempatan itu hadir antara lain Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Budi Susilo Supanji, Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar, Jubir Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jakarta I Made Karmayoga, dan Dirut LPP-RRI Rosarita Niken Widiastuti.

Azwar juga mengatakan, saat ini sebenarnya promosi jabatan telah dilaksanakan secara terbuka, tetapi  pada umumnya masih bersifat internal instansi. ”Kita menginginkan lebih luas lagi, terbuka secara nasional, orang daerah bisa ke pusat, orang pusat bisa ke daerah,” lanjutnya.

Tampaknya bola yang dilemparkan Menteri PAN-RB itu mendapat sambutan positif dari Anggota DPR RI. Agun Gunanjar sangat mendukung hal tersebut. ”Ini merupakan lompatan yang luar biasa di tingkatan pemerintah. Dengan langkah tersebut kita dapat membangunkan para aparatur pemerintah yang sudah nyenyak dininabobokan di dalam mesin birokrasi,” lanjutnya.

20130228 02

Gubernur Lemhanas melihatnya dari kacamata yang berbeda. Dia berharap, penerapan sistem promosi terbuka ini akan mengikis secara perlahan sebutan ’putra daerah’, dari tingkatan gubernur  sampai camat. ”Hal ini juga akan menciptakan kompetisi yang sehat di pemerintahan daerah,” ujarnya.

Dirut RRI Rosarita mengatakan, pihaknya sudah melakukan lelang jabatan pada tahun 2005 untuk uji kelayakan kepada dewan pengawas dan dewan pembina RRI. ”RRI juga menjaring dewan direksi melalui open recruitment secara luas, baik di daerah maupun pusat,” imbuhnya.

Azwar Abubakar menambahkan, kedepan sistem promosi  terbuka ini akan lebih diperkuat. Pelaksanaannya akan dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, yang beranggotakan pejabat instansi terkait, perwakilan korp pegawai, kalangan profesional. Sedangkan calon berdasarkan data nasional yang direkomendasikan instansinya.

Kementerian PAN & RB juga telah mengeluarkan Surat Edaran  kepada seluruh  pimpinan instansi pemerintah, agar pelaksanaan promosi  jabatan dilaksanakan secara terbuka. ”Untuk jangka panjang, dengan ketentuan yang lebih tinggi, karena sudah masuk dalam RUU ASN,” tambah Menteri.

Saat ini, Kementerian PAN-RB juga tengah melakukan promosi jabatan secara terbuka untuk 3 deputi yang lowong karena pensiun, dan sejumlah jabatan eselon II. Hari ini sudah memasuki assessment center untuk 18 kandidat yang lolos test makalah dan wawancara. Pesertanya dari berbagai kemenetrian/lembaga, dan dari daerah. Instansi  lain yang melakukan promosi terbuka antara lain BNP2TKI, untuk mengisi jabatan eselon I (Deputi).

Dengan adanya promosi terbuka ini, diharapkan tercipta kompetisi yang sehat sehingga SDM aparatur yang baik dari yang terbaik akan terpilih. ”Tidak ada lagi faktor like and dislike dalam penempatan jabatan,” tambahnya. (cry/HUMASMENPAN)