JAKARTA – Permasalahan penataan kelembagaan yang mempengaruhi instansi pemerintah dalam melayani publik saat ini antara lain, biaya operasional pegawai yang lebih tinggi dari biaya pelayanan publik. Isu aktual bidang kelembagaan ini disampaikan oleh Asdep Kelembagaan Politik, Hukum, dan Keamanan Yanuar Ahmad. Dalam acara Reform corner di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Selasa (25/06).
Permasalahan lain yang masih menghantui bidang kelembagaan yaitu, masih diutamakannya jabatan struktural daripada jabatan fungsional. Selain itu, jumlah organisasi juga masih dipenuhi secara maksimal, satu fungsi menjadi satu unit, dan menghindari pengelompokan fungsi.
Hal tersebut menjadi konsentrasi Kementerian PANRB, yang berfungsi sebagai pemantau, penganalisis, pengevaluasi, dan penerima laporan tentang masalah atau kegiatan yang terjadi di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Bidang kelembagaan/organisasi juga termasuk ke dalam delapan area perubahan. Pada sembilan program percepatan reformasi birokrasi juga tertera mengenai penataan struktur birokrasi. Dalam rencana aksinya, kelembagaan melakukan audit/evaluasi dan analisis organisasi yang gemuk, supaya dapat dirampingkan guna memaksimalkan pelayanan publik.
Berdasarkan hasil rekapitulasi, Kementerian PANRB termasuk paling sedikit jumlah unit strukturalnya diantara Kementerian/Lembaga lainnya. “Penataan kelembagaan melalui analisis beban kerja, pertimbangan kepegawaian, pertimbangan anggaran, dan pertimbangan sarpras dapat meminimalisir pertambahan jumlah organisasi,” ujar Yanuar Ahmad. (bby/HUMAS MENPANRB)
