Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, saat membuka Rapat Kerja Pelayanan Publik, secara virtual dari Batam, Kepulauan Riau, Kamis (02/12).
BATAM – Pelayanan publik tidak selalu bergantung pada pemerintah. Kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah akan menghasil suatu logika pelayanan baru. Studi mengenai pelayanan publik terus berkembang, kini dikenal konsep public service logic yang mengutamakan kolaborasi bersama masyarakat untuk menciptakan nilai sebuah pelayanan.
Nilai atau value ini merupakan sebuah pegangan yang kuat yang menjadi dasar sebuah keterikatan antara kita sebagai penyelenggara layanan dengan penerima layanan, yakni masyarakat. "Dengan adanya value yang kuat maka akan tercipta pelayanan publik yang partisipatif, yang sesuai dengan harapan masyarakat, dan kepuasan masyarakat," ujar Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, saat membuka Rapat Kerja Pelayanan Publik, secara virtual dari Batam, Kepulauan Riau, Kamis (02/12).
Saat ini, partisipasi masyarakat bisa terbangun dalam forum konsultasi publik (FKP) dan survei kepuasan masyarakat (SKM). Dua kegiatan rutin itu sebagai refleksi pemerintah untuk melihat titik lemah layanan.
Diah menegaskan, adanya partisipasi dan kolaborasi yang baik maka inovasi dapat diciptakan dan kualitas pelayanan publik dapat meningkat. Hal yang diperlukan adalah komitmen kuat dari pimpinan, transformasi sistem, tata kelola pemerintahan, serta perubahan pola pikir dan budaya kerja.
Transformasi mengharuskan organisasi atau perusahaan berubah dengan cepat. Proses bisnis yang berubah, dengan pemanfaatan teknologi informasi memangkas tahapan-tahapan yang rumit.
"Transformasi digital menuntut setiap orang mempunyai digital skill antara lain kemampuan menggunakan teknologi, kemampuan komunikasi, dan kolaborasi dengan berbagai sektor, kemampuan untuk mengembangkan diri sendiri, dan mengajar orang lain," jelas Diah.
Salah satu wujud pengintegrasian adalah berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah, serta Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP). MPP tidak sekadar gedung berisi banyak pelayanan, tapi juga sistem yang terintegrasi. Sebab, kedepannya seluruh pelayanan bisa diakses melalui smartphone.
Secara keseluruhan, untuk mewujudkan transformasi menuju pelayanan prima terdapat tantangan besar yang harus dihadapi. Kondisi saat ini merupakan proses transformasi, sebelumnya berada pada posisi comfort zone (zona nyaman) dan kemudian beralih pada learning zone yaitu peralihan dalam bentuk digital. "Setiap dari kita harus siap melangkah keluar dari zona nyaman dan memulai perjuangan menuju apa yang ingin dicapai," ungkap Diah.
Acara raker ini dilanjutkan dengan diskusi panel oleh setiap Asisten Deputi bidang Pelayanan Publik. Diskusi ini membawa materi percepatan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), penyelenggaraan pelayanan ramah kelompok rentan, transformasi digital, SKM dan keterlibatan publik, serta inovasi pelayanan publik berkelanjutan.
Benang merah dari rapat ini, diperlukan komitmen dan sinergi antar-lembaga, melalui berbagai strategi. Strategi pertama adalah percepatan pembangunan MPP untuk integrasi layanan.
Kedua, menyiapkan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pelayanan publik digital. Ketiga adalah penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik.
Strategi berikutnya adalah pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan pelayanan publik, survei kepuasan masyarakat, dan forum konsultasi publik. Terakhir, yakni penyelenggaraan pelayanan yang inklusif dan ramah kelompok rentan. (don/HUMAS MENPANRB)
