Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menandatangani prasasti peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kulon Progo didampingi Bupati Kulon Progo Sutedjo, Plt. Kepala ANRI M. Taufik, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa di MPP Kulon Progo, D.I Yogyakarta, Kamis (03/12).
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kulon Progo, Kamis (03/12). Pusat pelayanan ini adalah salah satu jawaban atas terciptanya birokrasi yang terbuka dan melayani masyarakat dengan cepat.
Menteri Tjahjo mengatakan, salah satu visi misi presiden adalah mempersingkat alur birokrasi. Pemerintah pusat hingga tingkat kelurahan harus memberikan pelayanan terbaik dengan mempercepat proses perizinan. "Sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah cepat berkembang dan masyarakat lebih puas terhadap birokrasi," ujar Menteri Tjahjo, saat peresmian MPP Kabupaten Kulon Progo.
MPP ini melayani masyarakat Kulon Progo dengan 333 jenis layanan dari 20 instansi vertikal. Dengan layanan yang beragam, Menteri Tjahjo berharap MPP ini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, yang tentu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Tjahjo juga mengemukakan harapannya agar pelayanan di MPP Kabupaten Kulon Progo bisa terintegrasi dengan layanan milik Pemprov D.I. Yogyakarta. "Jangan sampai ada hal-hal yang justru menimbulkan keterlambatan," ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo Sutedjo mengatakan bahwa pembangunan MPP Kabupaten Kulon Progo berawal dari penandatanganan komitmen antara Pemkab Kulon Progo dengan Menteri PANRB pada Februari 2018.
MPP ini mulai beroperasi pada akhir tahun 2018. Pada 28 Desember 2018, Pemkab Kulon Progo melakukan soft launching MPP ini.
Awalnya, terdapat 121 jenis layanan di MPP Kabupaten Kulon Progo. Kini meningkat drastis menjadi 333 jenis layanan, yang diberikan oleh 20 unit penyelenggara pelayanan. MPP di kabupaten yang dijuluki 'The Jewel of Java' ini juga sebagai bentuk new public management dan new public service.
Sistem kerja di MPP yang modern dan terintegrasi, menurut Sutedjo, juga mengubah cara kerja ASN agar lebih berkinerja tinggi serta memberi pelayanan maksimal bagi masyarakat. "MPP memicu tumbuhnya industri mikro dan minat investor, sehingga ekonomi dan kesejahteraan tumbuh," pungkas Sutedjo.
Selain meresmikan MPP Kulon Progo, Menteri PANRB juga melakukan kunjungan ke sejumlah pelayanan publik di Purworejo dan Kulon Progo. Diantaranya Polres Purworejo, DPMPTSP Purworejo, dan Polres Kulon Progo. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Tjahjo didampingi sejumlah pejabat Kementerian PANRB, ANRI, BKN, KASN, dan TIRBN. (don/HUMAS MENPANRB)
Daftar instansi vertikal yang bergabung di MPP Kulon Progo
- BPJS Ketenagakerjaan
- BPJS Kesehatan
- Perizinan D.I Yogyakarta
- BPD D.I Yogyakarta
- Kantor Pertanahan
- KPP Pratama Wates
- Kantor Imigrasi
- Kementerian Agama
- Polres Kulon Progo
- PT Taspen
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Sosial PPPA
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- PDAM
- Samsat Kulon Progo
- Kejaksaan Negeri Wates
