Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam acara peresmian MPP Sulawesi Tengah di Palu, Sulawesi Tengah,Rabu (15/07).
PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, akhirnya resmi memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP Sulawesi Tengah, merupakan MPP pertama yang merupakan hasil kolaborasi antara provinsi dengan ibu kotanya, Palu. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat pembangunan ekonomi di daerah tersebut.
MPP Sulawesi Tengah diresmikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia didamping Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Rusli Baco Dg. Palabbi, di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (15/07). "MPP merupakan inovasi yang digarap dengan baik atas kolaborasi pemerintah daerah dan pusat untuk mendongkrak perekonomian," ujar Bahlil.
Rasa takjub dan mengapresiasi diungkapkan Bahlil kepada jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Tengah, karena telah membangun MPP. Ia berharap, MPP Sulawesi Tengah bisa memantik lahirnya ide-ide segar dalam menginovasi pelayanan perizinan dan non-perizinan.
Dengan adanya MPP Sulawesi Tengah, proses perizinan dapat bisa dipercepat, serta akan mendukung kelancaran investasi di Indonesia dan khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. "Ada inovasi dalam MPP, yakni memiliki layanan yang terintegrasi. Pelayanannya pun nyaman dan mudah diakses," terang Bahlil.
BKPM telah melakukan penandatanganan kerja sama dan MoU dengan Jaksa Agung dan Kapolri dihadapan Presiden Joko Widodo terkait kemudahan dalam melakukan investasi. Diakui, tahun 2020 merupakan masa investasi yang paling sulit karena mewabahnya Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia.
Dengan tegas, Bahlil meminta setiap investor untuk menggandeng pengusaha lokal dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sesuai perintah presiden. "Sulawesi Tengah adalah tujuan investasi, pengusaha tidak boleh mengatur pemerintah, tapi pemerintah yang harus mengatur pengusaha," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala DPMPTSP Sulteng Christina Shandra Tobondo mengatakan, konsep MPP ini merupakan yang pertama. "MPP ini, merupakan kolaborasi antara provinsi dengan ibu kotanya," ujarnya.
Diketahui, MPP adalah suatu aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik. Selain keberadaan MPP Sulawesi Tengah yang membawa dampak positif terhadap iklim investasi, Shandra mengatakan bahwa MPP Sulawesi Tengah juga secara langsung maupun tidak langsung dapat mendorong terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat.
Gedung MPP ini terdiri dari empat lantai. Lantai pertama digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan, yaitu sebanyak 14 kantor pelayanan dengan total 256 layanan. Sementara lantai dua ditempati kepala dinas dan semua unsur sekretariat. Sedangkan lantai tiga ditempati beberapa bidang teknis, serta lantai empat merupakan ruang informasi serta aula pertemuan.
"Dengan adanya gedung Mal Pelayanan Publik di Sulawesi Tengah, dapat memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia," pungkas Shandra. (dit/HUMAS MENPANRB)
