Foto : Humas Setkab
JAKARTA – Tercatat hingga bulan Mei 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum tersalukan dan masih tersimpan di bank mencapai Rp 246 Triliun. Karena hal tersebut belum lama ini Presiden RI Joko Widodo meminta agar setiap kepala daerah baik provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, dapat memaksimalkan penyerapan anggaran tersebut untuk kepentingan masyarakat.
Dikatakannya penyerapan APBD sangat penting dilakukan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu setiap Pemerintahan Daerah dapat melakukan berbagai cara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik di daerah ataupun secara nasional, salah satunya dengan sesegera mungkin mengeluarkan dana APBD.
“Baik di provinsi, kabupaten maupun kota. Seawal mungkin, kalau bisa keluarkan di Januari segera keluarkan, karena uang itu akan beredar dan akan menambah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi, di kabupaten dan kota," Katanya.
Terkait inflasi, Jokowi juga menjelaskan beberapa hal yang harus dilakukan aparat pemerintah khususnya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Ia pun meminta agar daerah menyiapkan anggaran untuk mengendalikan harga di masyarakat, sehingga ketika harga bergejolak pemda bisa melakukan beberapa kebijakan untuk mengintervensi harga.
Pemda bisa melakukan beberapa hal dengan anggaran APBD yang dimilikinya, seperti intervensi dari sisi distribusi barang dan kelayakan infrastruktur jalan yang bisa menentukan kelancaran pasokan barang.
Selain itu, hal lain yang bisa dilakukan yakni dengan pengendalian harga secara langsung di pasar, seperti menjual harga bahan pokok yang lebih rendah dibanding harga yang berlaku di pasaran ketika itu, yakni dengan subsidi atau operasi pasar murah.
Hal lainnya yang bisa dilakukan, yakni dengan memantau ketersediaan logistik di gudang-gudang penyimpanan bahan pokok dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk TPID di setiap daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari permainan harga apabila logistik menumpuk di gudang atau bahkan untuk mengantisipasi ketersediaan bahan pokok yang kurang, sehingga harus segera dilakukan penambahan pasokan barang. (Humas Jabar)
