Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat menghadiri Rapat Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemprov Sumatra Selatan, Sabtu (28/11).
PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan tengah menyusun road map reformasi birokrasi 2020-2024. Birokrasi di Pemprov Sumatra Selatan harus memiliki sasaran untuk meningkatkan kepuasan masyarakat melalui pelayanan publik.
Hal itu diungkapkan Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa saat menghadiri Rapat Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemprov Sumatra Selatan, Sabtu (28/11).
“Bukti terjadi peningkatan kualitas pelayanan dapat dilihat dari pengukuran indeks pelayanan publik sebagai alat evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan,” ungkap Diah.
Diah menjelaskan, ada beberapa prinsip yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pertama adalah outcomes oriented, seluruh program dan kegiatan harus mencapai hasil yang mengarah pada kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, akuntabilitas, kualitas layanan, hingga budaya kerja.
Prinsip-prinsip berikutnya adalah terukur efisien, efektif, realistis, konsisten dan sinergi. “Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara sinergi. Satu tahapan kegiatan atau program harus memberikan dampak positif bagi kegiatan lainnya,” jelas Diah.
Diah juga mengingatkan agar reformasi birokrasi memiliki prinsip inovatif, monitoring atau dievaluasi secara berkala, dan kepatuhan. Reformasi birokrasi harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Nantinya, masyarakat akan merasakan reformasi birokrasi melalui mudahnya pelayanan yang diberikan pemerintah. Kualitas pelayanan publik sebagai hasil interaksi sistem, SDM, dan strategi pelayanan serta kebutuhan masyarakat harus diramu dalam tata cara enterpreneurship, berorientasi hasil, menjawab kebutuhan mendasar, cepat, mudah, murah, dan memuaskan masyarakat.
Salah satu bukti terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai dengan semakin baiknya persepsi masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan bimbingan dan pendampingan terkait bidang pelayanan publik yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti Ombudsman RI dan Kementerian PANRB kepada kementerian, lembaga, dan pemda.
Diah berpesan agar pimpinan dan semua jajaran di Pemprov Sumatra Selatan memiliki komitmen kuat, sinergi lintas instansi, juga perlu semangat tinggi untuk membawa SDM Aparatur kepada level perubahan yang terbaik. “Adanya anggapan bahwa pelayanan publik itu berbelit, lambat, mahal, tidak pasti dan melelahkan harus dikikis habis,” tegas Diah. (don/HUMAS MENPANRB)
