JAKARTA – Pertama kali dalam sejarah Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan berhasil melakukan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara (BMN) pada 22.619 satuan kerja (satker) dari total 22.947 satker di 74 kementerian dan lembaga seluruh Indonesia. Capaian luar biasa ini merupakan bagian dari usaha terus-menerus Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto yang kala itu menduduki puncak pimpinan di DJKN.
Hasil kerja keras Hadiyanto dan tim DJKN tersebut, berhasil mewujudkan peningkatan nilai aset tetap pemerintah pusat sebesar Rp409 triliun dari nilai perolehan sebesar Rp363 triliun menjadi Rp773 triliun, dan mampu meningkatkan nilai neraca keuangan pemerintah secara signifikan. Atas prestasi ini, DJKN juga mendapatkan rekor MURI, dan dinobatkan sebagai unit organisasi pertama yang berhasil melakukan penilaian menentukan nilai wajar BMN pada 22.619 satker di Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun 8 bulan.
“Kondisi di tahun 2007, BMN di seluruh kementerian dan lembaga belum terinventarisasi secara lengkap dan akurat. Pencatatan dan pelaporan atas BMN yang akurat dan akuntabel diperlukan untuk menciptakan pemanfaatan BMN yang efektif dan efisien, guna mendukung pengambilan keputusan anggaran yang lebih tepat dan bijak,” jelas Hadiyanto.
Kesuksesan inovasi kebijakan inventarisasi dan penilaian BMN tidak membuat Hadiyanto berpuas diri. Pria yang juga seorang negosiator dan advokat hukum pemerintah ini terus membuat terobosan guna menjamin terwujudnya pengelolaan BMN yang lebih komprehensif. Dari tangannya, lahir beberapa inovasi lanjutan seperti pengelolaan BMN berbasis 3T (tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum), analisis the highest and the best use (HBU) dalam pengelolaan aset negara, pembentukan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), e-Auction DJKN, early warning system BUMN, dan rencana kebutuhan barang milik negara.
Pada 12 Maret 2021, Hadiyanto resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Mantan Sekretaris Jendral Kementerian Keuangan ini sukses membawa Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai instansi yang termasuk dalam empat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I di Kementerian Keuangan dengan Kategori Informatif.
DJPb mengembangkan inovasi aplikasi e-PPID DJPb yang bertujuan mempercepat waktu penyelesaian permohonan informasi sehingga meraih penghargaan tersebut. “Institusi publik harus bekerja jauh lebih keras lagi untuk menjelaskan, mengedukasi, memberikan bukti, ilustrasi, atau demonstrasi mengenai informasi publik,” jelasnya.
Lulusan program Doktor Universitas Padjajaran ini juga memimpin penajaman peran dan fungsi treasury pada Ditjen Perbendaharaan. Beberapa gebrakan yang diambil diantaranya, menciptakan nilai-nilai HAnDAL (Harmonis, Amanah, Digital, Akuntabel, dan Loyal); mengembangkan 5 core values dan 17 key behaviours bagi Badan Layanan Umum (BLU); mengawal opini Wajar Tanpa Pengecualian bagi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2020 di masa pandemi Covid-19; dan memimpin digitalisasi sistem pelaksanaan APBN untuk mendukung penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Beragam prestasi yang ditorehkan oleh Hadiyanto, sukses membawanya menjadi Top 6 kategori Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya Teladan pada ajang Anugerah ASN 2021 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Ia juga mendapat apresiasi dan dukungan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Hadiyato adalah sosok yang inovatif dan mampu menjadi penggerak untuk perubahan. “Pak Hadiyanto adalah seseorang yang berperan aktif menjaga dan mentransformasikan Kementerian Keuangan sehingga menjadi institusi yang terus agile dan beradaptasi dengan perubahan,” ujarnya.
Senada dengan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melihat pria kelahiran Ciamis ini sebagai figur yang bergerak dan bertindak tepat selama pandemi Covid-19. “Pak Hadiyanto juga memimpin seluruh upaya untuk memastikan APBN penanganan Covid-19 dan percepatan ekonomi nasional disalurkan ke masyarakat dengan cepat, lancar, dan akuntabel,” ujar Menkes.
Torehan gemilang sepanjang 34 tahun berkarier sebagai abdi negara tidak membuatnya lelah untuk terus mencari gebrakan. Baginya, kewajiban dan tanggung jawab mengelola keuangan negara bukan hanya pekerjaan tetapi juga merupakan amanah, anugerah, keberkahan, dan kesempatan untuk bisa selalu berkontribusi bagi masyarakat dan pembangunan Indonesia.
“Anugerah ASN ini bukanlah tujuan, tetapi sebagai bagian dari membangun inspirasi dan motivasi untuk mendorong, menyebarkan, dan menginisiasi inovasi baru di masa depan untuk perbaikan layanan publik demi Indonesia Maju,” pungkasnya. (rum/HUMAS MENPANRB)
