Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas
JAKARTA – Abdullah Azwar Anas telah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Briokrasi (PANRB) sepeninggal Tjahjo Kumolo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (07/09). Sejumlah pekerjaan rumah strategis menanti sepak terjang pria yang pernah memimpin Banyuwangi dan aktif sebagai warga Nahdlatul Ulama ini.
Semasa kecilnya, pria kelahiran Banyuwangi 6 Agustus 1973, bersekolah di berbagai kota, mulai dari Banyuwangi, Sumenep, hingga Jember. Ia pindah ke Jakarta untuk mengenyam pendidikan Fakultas Teknologi Pendidikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta (sekarang Universitas Negeri Jakarta) dan Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Pada 2005, ia studi S-2 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Profesinya diawali dengan menjadi seorang reporter Radio Prosonalia FM di Jember dan Jakarta pada tahun 1990 hingga 1992. Azwar dikenal aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Ia pernah menjabat sejumlah posisi penting dalam organisasi Islam terbesar se-Indonesia itu.
Pada 2000 hingga 2003, Azwar menjadi Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Pada tahun selanjutnya Azwar dipercaya sebagai Ketua PP GP Ansor pada 2004 hingga 2009.
Azwar memulai kiprah politiknya pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Melalui PKB, Azwar menduduki kursi Anggota DPR RI periode 2004-2009.
Usai dari kursi dewan, suami dari Ipuk Fiestiandani ini terpilih menjadi Bupati Banyuwangi bersama Yusuf Wisyatmoko. Dari tangan mereka berdua, Banyuwangi meraih banyak prestasi dan penghargaan dari berbagai pihak.
Nilai budaya yang dijunjung oleh Azwar Anas sukses mencuri perhatian dunia. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini menggelar berbagai festival kebudayaan, mulai dari Banyuwangi Ethno Carnival, Banyuwangi Jazz Festival, Tour de Ijen, yang dikemas dalam perayaan Banyuwangi Festival. Pemkab Banyuwangi memanfaatkan inovasi pariwisata dengan beragam festival yang berhasil meningkatkan laju kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Banyuwangi.
Azwar pun sukses membawa Banyuwangi menjadi kabupaten pertama yang meraih nilai A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Dari sisi lain, Banyuwangi didapuk menjadi kabupaten terbaik layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Kementerian PANRB pada 2019.
Banyaknya prestasi itu mengantar Azwar menjabat sebagai Bupati Banyuwangi selama dua periode, yakni pada 2010-2015, dan 2016-2021. Bahkan Banyuwangi pernah mengukir sejarah tingkat internasional, yaitu juara United Nations World Tourism Organization (UNWTO) untuk kategori kebijakan publik bidang pariwisata terbaik di dunia.
Kerja keras Azwar berhasil menurunkan angka kemiskinan di Banyuwangi hingga ke level 7,5 persen pada 2019. Sementara pendapatan per kapita masyarakat Banyuwangi meningkat dari hanya Rp20,86 juta (2010) menjadi Rp51, juta per tahun (2019).
Setelah menyelesaikan masa jabatannya, Azwar ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Januari 2022. Dibawah komando Azwar, LKPP mencapai target 1 juta produk di katalog elektronik.
Azwar juga membenahi birokrasi LKPP dengan melakukan penyederhanaan birokrasi atau tahapan katalog elektronik. Ia pun mendorong pembangunan katalog elektronik lokal dan sektoral. (don/HUMAS MENPANRB)
