Menteri PANRB Rini Widyantini pada Audiensi Kepala LKPP Sarah Sadiqa, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (4/9/2026).
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendukung penguatan peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Transformasi proses pengadaan barang dan jasa ini dilakukan agar memberikan manfaat serta efisiensi bagi roda pemerintahan.
“Isu utamanya bukan pada nomenklatur badan atau lembaga, tetapi bagaimana instansi itu bekerja untuk kepentingan bersama,” ujar Menteri Rini saat menerima audiensi Kepala LKPP Sarah Sadiqa, di Jakarta, Jumat (4/9/2026).
Sejalan dengan arahan Presiden, LKPP agar segera menyiapkan desain besar transformasi kelembagaannya. LKPP perlu segera memastikan proses bisnis dan tata hubungan kerja antarunit berjalan efektif dan efisien serta mengoptimalkan pemanfaatan jabatan fungsional.
“Kita harus mendesain pola pengadaan apa yang harus dilakukan. Grand design harus bisa menerjemahkan arahan Bapak Presiden,” ungkap Menteri Rini.
Dalam penyusunan desainnya, perlu dipastikan pemisahan yang jelas antara fungsi perumusan kebijakan dan fungsi pelaksanaan pengadaan. Sehingga penguatan fungsi operasional tidak menimbulkan benturan kepentingan atau melemahkan fungsi pembinaan dan pengawasan kebijakan pengadaan secara nasional.
Penataan yang telah berproses tersebut pada prinsipnya dapat dilanjutkan sesuai hasil pembahasan, karena difokuskan pada penyempurnaan pembagian fungsi, penguatan pembinaan sumber daya manusia, dan penguatan fungsi sertifikasi.
“Kementerian PANRB siap mendampingi LKPP dalam penyiapan desain kelembagaan dan tata kelola Badan Pengadaan Pemerintah, agar arahan Presiden dapat ditindaklanjuti dengan struktur yang proporsional, proses bisnis yang jelas, dan dasar hukum yang kuat,” imbuh Menteri Rini.
Pada saat yang sama, LKPP memiliki peran dalam aksesi Indonesia menjadi anggota The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). LKPP sebagai penanggungjawab bidang dan subkoordinator area Pengadaan Publik pada Technical Review Bidang Tata Kelola Publik.
“Audiensi ini juga menjadi momentum untuk memastikan kesiapan LKPP dalam mendukung tahapan reviu OECD dan penguatan tata kelola pengadaan publik Indonesia,” pungkas Menteri Rini. (don/HUMAS MENPANRB)
