JAKARTA – Indonesia dipercaya menjadi penyelenggara Konferensi Tahunan Asian Group for Public Administration (AGPA) ke-4 tahun 2014. Acara yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Universitas Indonesia (UI) diharapkan bisa memberikan sumbangan pikiran dalam penguatan birokrasi Indonesia ke depan.
Kuatnya tuntutan dan harapan masyarakat wajib mendapat jawaban dari pemerintahan baru di bawah Presiden Jokowi. Konferensi ini penting, khususnya bagi Indonesia untuk memastikan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang berdasarkan penelitian menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di sejumlah negara termasuk Indonesia semakin menguat.
AGPA merupakan sebuah lembaga yang anggotanya berisikan akademisi, peneliti, praktisi dari semua tingkat pemerintah dan sektor publik di Asia. Lebih dari 100 pakar Administrasi Publik dari 13 negara, termasuk Amerika, Belanda, China, Jepang, Korea, Australia dan Indonesia berkumpul melangsungkan konferensi internasional AGPA ke-4 di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta pada tanggal 27 – 29 Agustus 2014.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo mengatakan, konferensi tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan sebuah platform, dengan membangun jaringan di negara-negara Asia dan regional se- Asia untuk mempromosikan pengembangan penelitian secara teoritis dengan praktek praktis dalam administrasi publik. Konferensi ini mencoba merumuskan alternatif penyelesaian atas isu- isu krusial administrasi publik berdasar pengalaman dan penelitian dari berbagai negara peserta konferensi.
Konferensi Internasional yang mengambil tema Meningkatkan Kepercayaan Publik dan Pemerintahan melalui Inovasi Administrasi Publik di tingkat global dan regional Asia ini dinilai tepat dengan kondisi di tanah air, yang tengah melaksanakan reformasi birokrasi. “Rumusan hasil konferensi ini bisa menjadi masukan bagi Kementerian PANRB dan pemerintah pada umumnya dalam memperbaiki kualitas pelayanan public,” ujar Wamen di sela-sela pertemuan steering committee AGPA di Jakarta, Rabu (27/08).
Ditambahkan, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, perlu dilakukan evaluasi atas kompetensi, komitmen dan motivasi dari para penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan kepentingan publik. Dengan demikian reformasi birokrasi perlu ditekankan untuk membangun kapasitas yang baru bagi pemerintahan untuk mampu menangani berbagai tantangan termasuk globalisasi dan regionalisasi.
